ABSTRAKDalam menjalankan sebuah organisasi atau lembaga pelayanan sosial sudah pasti tidak luput dari manajemen pelayanan sosial dari lembaga pelayanan sosial tersebut. Permasalahan yang sering dialami oleh oganisasi pelayanan sosial adalah masalah pendanaan dan biasanya hal ini akan mempengaruhi kegiatan dari organisasi pelayanan sosial itu sendiri. Sebab adanya ketergantungan pada donatur yang selalu terlambat disadari. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa didalam organisasi pelayanan sosial tidak dapat bekerja tanpa uang, sehingga organisasi pelayanan sosial melakukannya dengan penggalangan dana atau kegiatan fundraising. Dalam melakukan kegiatan fundraising, organisasi pelayanan sosial perlu menggunakan strategi fundraising dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada di organisasi pelayanan sosial. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa inovasi sosial yang digunakan oleh Sekolah Relawan dalam strategi fundraising. Dapat diketahui bahwa, strategi yang digunakan sangat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan donatur dalam menerima informasi dan juga berdonasi. Penelitian ini menggunakan metode dengan studi literatur dengan menggunakan database jurnal ilmu sosial yang relevan.

Konflik agraria menjadi isu yang kompleks dan sering kali memunculkan ketegangan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Pulau Timor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resolusi konflik agraria yang terjadi di wilayah Desa Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Untuk meresolusi konflik agraria di Desa Linamnutu, berbagai langkah dapat dilakukan. Pertama, perlu adanya dialog dan negosiasi antara masyarakat adat dan pihak eksternal untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kedua, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat perlu diperkuat melalui implementasi kebijakan agraria yang berpihak pada mereka. Selain itu, perlu juga penguatan lembaga adat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik agraria. Selain itu, perlu juga peran aktif dari pemerintah dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang transparan dan adil. Pemberian pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak masyarakat adat dan pentingnya konservasi lingkungan juga penting untuk menghindari konflik agraria di masa depan. Resolusi konflik agraria di Desa Linamnutu akan memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat setempat, konservasi lingkungan, dan stabilitas sosial di Pulau Timor secara keseluruhan. Agrarian conflict is a complex issue and often raises tensions in various regions in Indonesia, including on the island of Timor. This research aims to analyze the resolution of agrarian conflicts that occurred in the Linamnutu Village area, Central Timor Regency. The research method used is a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews, observation and analysis of related documents. To resolve the agrarian conflict in Linamnutu Village, various steps can be taken. First, there needs to be dialogue and negotiation between indigenous peoples and external parties to reach mutually beneficial agreements. Second, legal protection for the rights of indigenous peoples needs to be strengthened through the implementation of agrarian policies that support them. Apart from that, it is also necessary to strengthen traditional institutions as mediators in resolving agrarian conflicts. Apart from that, the government also needs an active role in providing a transparent and fair agrarian dispute resolution mechanism. Providing a better understanding of the rights of indigenous peoples and the importance of environmental conservation is also important to avoid agrarian conflicts in the future. Resolution of the agrarian conflict in Linamnutu Village will have a positive impact on the lives of local communities, environmental conservation and social stability on the island of Timor as a whole.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor pariwisata. Kawasan Puncak Ciloto, Jawa Barat, yang bergantung pada industri pariwisata, mengalami penurunan drastis dalam kunjungan wisatawan akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kondisi ini berdampak langsung pada kestabilan ekonomi keluarga yang menggantungkan penghidupannya di sektor tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi ketahanan keluarga dalam bidang finansial yang diterapkan oleh pelaku usaha pariwisata di kawasan Puncak Ciloto selama pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi non-partisipatif, wawancara mendalam dengan ibu rumah tangga, Ketua RW, dan Kepala Desa, serta studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga pelaku usaha pariwisata di Puncak Ciloto menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan ketahanan finansial mereka. Strategi tersebut meliputi diversifikasi sumber pendapatan dengan membuka usaha baru di luar sektor pariwisata, pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran daring, pengelolaan keuangan yang lebih disiplin, serta pemanfaatan bantuan sosial dari pemerintah dan komunitas. Selain itu, peningkatan keterampilan dan adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen juga menjadi kunci dalam mempertahankan kestabilan ekonomi keluarga. Solidaritas sosial melalui koperasi atau arisan turut membantu keluarga dalam menghadapi krisis ekonomi. Dengan strategi yang diterapkan, keluarga pelaku usaha pariwisata mampu beradaptasi dan bertahan di tengah tantangan ekonomi akibat pandemi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat di masa krisis. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on various aspects of people's lives, including the tourism sector. The Puncak Ciloto area, West Java, which relies on the tourism industry, has experienced a drastic decline in tourist visits due to the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) policy. This condition has a direct impact on the economic stability of families who depend on this sector for their livelihoods. This study aims to identify family resilience strategies in the financial sector implemented by tourism business actors in the Puncak Ciloto area during the COVID-19 pandemic. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of non-participatory observation, in-depth interviews with housewives, RW Heads, and Village Heads, as well as documentation studies. The data obtained were analyzed through the stages of data reduction, data display, and drawing conclusions. The results of the study show that tourism business families in Puncak Ciloto implement various strategies to maintain their financial resilience. These strategies include diversifying sources of income by opening new businesses outside the tourism sector, utilizing digital technology for online marketing, more disciplined financial management, and utilizing social assistance from the government and community. In addition, improving skills and adapting to changes in consumer behavior are also key to maintaining family economic stability. Social solidarity through cooperatives or social gatherings also helps families deal with the economic crisis. With the strategies implemented, tourism business families are able to adapt and survive amidst the economic challenges caused by the pandemic. The results of this study can be a reference in developing policies and family empowerment programs to increase community economic resilience during the crisis.

Konflik yang terjadi di Kalimantan Barat cukup banyak terutama konflik yang berbasis identitas etnis. Artikel ini mencoba untuk menggambarkan pemetaan potensi konflik yang terjadi di Kalimantan Barat dengan menggunakan Segitiga SPK (Sikap, Perilaku, Konteks). Pemetaan dengan Segitiga SPK dianggap bisa menggambarkan potensi konflik yang bernuansa etnis dengan cara mengidentifikasi prasangka-prasangka yang berkembang antar etnis yang berkonflik. Segitiga SPK ini bisa menjadi alternatif pemetaan konflik yang telah terjadi, ataupun sebagai prakiraan potensi konflik yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti tercemarnya lingkungan, kerusakan lingkungan, polusi dari aktivitas pertambangan, dan rusaknya akses jalan raya yang berujung menimbulkan suatu masalah konflik, baik itu antara konflik masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguraikan penyebab yang sering terjadi pada masalah konflik pertambangan dan alternatif solusi dalam penyelesaian masalah konflik pertambangan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dimana bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan isu yang menjadi topik penelitian. Hasil penelitian berdasarkan contoh kasus pertambangan di daerah Indonesia, itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan karena alasan tercemarnya lingkungan, seperti masyarakat khawatir dampak dari aktivitas pertambangan yaitu rawannya longsor, jalan menjadi rusak, debu yang mengganggu pemukiman warga, dan menurunnya kualitas air bersih. Banyak perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Penolakan yang dilakukan masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu konflik pertambangan. Proses penyelesaian konflik yang baik dalam konflik pertambangan yaitu dengan mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak yang bisa menjadi penengah dan mengetahui terhadap masalah yang terjadi. Seharusnya terdapat suatu badan atau institusi yang khusus dalam menangani masalah sejumlah konflik yang terjadi di area pertambangan, contohnya seperti Dirjen konflik yang mengurus masalah konflik. Mining activities often cause negative impacts, such as environmental pollution, environmental damage, pollution from mining activities, and damage to highway access which results in a conflict problem, be it conflict between the community and the company or the community and the government. The purpose of this study is to describe the causes that often occur in mining conflict problems and alternative solutions in solving mining conflict problems. The method used is using the library study method which is sourced from secondary data related to the issues that are the topic of research. The results of the research based on examples of mining cases in Indonesia show that many people refuse mining activities for reasons of environmental contamination, such as people who are worried about the impact of mining activities, namely prone to landslides, damaged roads, dust that disturbs residents' settlements, and decreased quality of clean water. . Many mining companies only think about profits without regard to environmental conditions. The community's rejection was one of the factors causing a mining conflict. A good conflict resolution process in mining conflicts is mediation carried out by parties who can mediate and know about the problems that occur. There should be a body or institution that is specialized in dealing with the problems of a number of conflicts that occur in the mining area, for example the Director General of Conflict who deals with conflict issues.

Konflik agraria adalah salah satu bentuk konflik yang sering terjadi di Indonesia. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadi konflik agraria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologis terjadinya konflik, tipe konflik, dan penyebab dari konflik agraria antara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pangalengan dengan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Jenis penelitian studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa konflik agraria antara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pangalengan dengan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) termasuk ke dalam tipe konflik terbuka. Selain itu, penyebab konflik yang terjadi tersebut juga dianalisis dengan menggunakan teori hubungan masyarakat dan teori negosiasi prinsip.  Agrarian conflict is one form of conflict that often occurs in Indonesia. West Java Province is one of the areas prone to agrarian conflicts. This study aims to determine the chronology of the occurrence of conflict, the type of conflict and the causes of agrarian conflicts between the Aliansi Gerakan Reforma Agraria  (AGRA) Pangalengan and Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan  (PDAP). This study uses the literature study method. This type of literature study research is looking for theoretical references that are relevant to cases or problems found. Based on the results of the analysis of agrarian conflicts between the Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pangalengan and Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) belong to the type of open conflict and the causes of conflict are analyzed using public relations theory and principle negotiation theory.

(SDGs) “Subtainable Development Goals” atau (PTB) “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” merupakan Resolusi yang di canangkan oleh PBB, dan di tanda tangani oleh pemimpin negara - negara maju dan berkembang pada tanggal 21 Oktober 2015, yang berambisi mempunyai tujuan untuk pembangunan bersama hingga tahun 2030 dengan 169 capaian yang terukur sebagai agenda dunia pembangunan Internasioanal, dan tujuanya meliputi pengentasan kemiskinan kelaparan, perbaikan kesehatan, pendidikan, dan mengatasi perubahan iklim serta melindungi hutan dan laut. Terkait dengan pembahasan (SDGs) tentang merebaknya penomena wabah pandemi Virus Corona di tanah air, tentunya cukup menarik untuk kita bahas pembahasan tentang pandemi dan kebijakan Pemerintah dalam menghadapi dan menangani wabah Virus Corona desiase (Covid - 19) ini.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan yang dilakukan di daerah. Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer), di mana penerima manfaat program ini akan menerima bantuan tunai sepanjang memenuhi kewajibannya. Program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Jumlah penduduk Desa Genteng tercatat sekitar 6.500 jiwa dan mata pencarian warga didominasi oleh petani dan buruh tani. Secara garis besar tingkat perekonomian masyarakat di Desa Genteng masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih lagi,  Salah satu upaya pemecahan masalah tersebut melalui Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaan program PKH, terdapat permasalahan konflik sosial yakni ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial. Peran pendamping PKH merupakan  aktor penting dalam menyukseskan program PKH. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui kajian literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peran pendamping PKH sudah terlihat baik dalam menjalankan tugas umum, serta menyelesaikan konflik sosial terkait bantuan sosial melalui proses mediasi dan koordinasi agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran

Dinamika masyarakat mendorong terjadinya perubahan sosial yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Perubahan mata pencaharian merupakan salah satu contoh dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan mata pencaharian lebih disebabkan karena adanya adaptasi yang harus dilakukan oeh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Perubahan mata pencaharian akan memunculkan masalah sosial. Oleh sebab itu perlu adanya pelayanan sosial terhadap keluarga yang mengalami perubahan mata pencaharian agar masalah sosial yang terjadi tidak bertambah besar yang dapat mengganggu masyarakat secara keseluruhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, Sumber data berasal dari masyarakat yang mengalami perubahan mata pencaharian dan tokoh masyarakat yang mengetahui perubahan mata pencaharian di lokasi penelitian. Hasil penelitian diarahkan pada permasalahan yang terjadi dalam masyarakat akibat perubahan mata pencaharian, pelayanan sosial yang sudah ada, dan kebutuhan pelayanan sosial masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masalah dalam keluarga maupun hubungan antarkeluarga. Demikian juga pelayanan sosial yang ada dan dibutuhkan lebih mengarah kepada pelayanan sosial untuk keluarga dan hubungan antar keluarga. Kesimpulan bahwa permasalahan yang muncul akibat dari perubahan mata pencaharian tidak selamanya dapat diselesaikan oleh masyarakat yang bersangkutan. Pelayanan sosial yang ada hanya dapat menyelesaikan sebagian permasalahan yang dihadapi. Masyarakat masih membutuhkan pelayanan sosial lainnya agar tercapai kondisi yang kondusif.

Dalam proses penertiban wilayah kumuh di Indonesia selalu saja berujung pada konflik sosial. konflik ini dilatarbelakangi adanya sengketa lahan antara masyarakat yang tinggal di wilayah kumuh dengan pemerintah.Salah satu wilayah yang mengalami konflik dalam proses penertiban wilayah kumuh adalah wilayah Tamansari di Kota Bandung. Konflik ini terjadi dikarenakan adanya ketidaksepahaman antara masyarakat dan pemerintah dalam rencana pembangunan program rumah deret dan proses pelaksanaannya. Metode penulisan kajian iniadalah dengan menggunakan metode studi literature. Dalam kajian ini akan dijelaskan mengenai analisis konflik yang terjadi di Tamansari dengan menggunakan alat bantu pohon konflik guna mencari pokok permasalahan konflik, penyebab, dan akibat dari konflik yang terjadi serta upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan alat bantu roda.

Di Indonesia, ormas mulai bermunculan ketika terjadi perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, khususnya saat kapitalis merkantilis diperkenalkan oleh Belanda. Menurut data Kementerian Dalam Negeri jumlah ormas di Indonesia sampai tahun 2019 telah mencapai 431.465. Akhir-akhir ini keberadaan ormas yang seharusnya diharapkan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat malah sebaliknya menjadi hal yang meresahkan. Tulisan ini akan membahas tentang salah satu ormas terbesar di Indonesia yaitu Pemuda Pancasila (PP) yang belakangan ini terlibat konflik dengan ormas Forum Betawi Rembug (FBR). Kedua ormas ini dalam berita media tercatat mengalami konflik yang berlangsung berulang-ulang bahkan berujung kepada kekerasan. Tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi kekerasan langsung dalam kejadian-kejadian konflik yang terjadi diantara kedua ormas ini. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menyunting, merangkum hasil atau temuan sebelumnya yang telah dikelompokkan, kemudian dibantu dengan analisis segitiga SPK Galtung. Dengan analisis Segitiga ABC ditemukan aspek attitude, behaviour dan Contradiction pada konflik yang terjadi di antara kedua ormas ini. Diharapkan dengan temuan aspek tersebut pemerintah maupun ormas yang terlibat semakin dapat menemukan solusi yang ideal untuk adanya terwujudnya resolusi konflik. In Indonesia, mass organizations began to emerge when socio-economic changes occurred during the colonial period, especially when mercantilist capitalists were introduced by the Dutch. According to data from the Ministry of Home Affairs, the number of mass organizations in Indonesia until 2019 has reached 431,465. Lately, the existence of mass organizations that should be expected to support the realization of social welfare has instead become a disturbing thing. This article will discuss one of the largest mass organizations in Indonesia, namely Pancasila Youth (PP), which has recently been involved in a conflict with the Betawi Rembug Forum (FBR) mass organization. The media reported that these two mass organizations experienced repeated conflicts that even led to violence. This paper tries to explore direct violence in conflict incidents that occurred between these two mass organizations. The method used in writing this article is a literature study. Data analysis in this study was carried out by editing, summarizing the results or previous findings that had been grouped, then assisted by an analysis of the Galtung SPK triangle. With the ABC Triangle analysis, attitude, behavior and contradiction aspects were found in the conflicts that occurred between the two mass organizations. And it is hoped that with the findings of these aspects, the government and the mass organizations involved will increasingly be able to find ideal solutions for the realization of conflict resolution.

Jabatan Rektor merupakan jabatan yang bergengsi, menyebabkan banyak yang berminat untuk mendudukinya. Hal ini tentunya memiliki potensi konflik, biasanya yang tidak sejalan berusaha mencari kesalahan untuk menjatuhkan. Hal ini tentunya akan mengganggu aktivitas perguruan tinggi dan juga menurunkan kredibiltas institusi oleh masyarakat. Sehingga perlu adanya resolusi konflik, karena permasalahan karena persaingan Rektor di PTN cukup banyak kasusnya. Di dalam hukum dikenal Asas Equality Before the Law (persamaan dihadapan hukum), semua insan harus mendapatkan perlakuan yang adil, konsep moratorium pemberian sanksi hanya menghentikan sementara penjatuhan sanksi pelanggaran yang diduga pernah dilakukan sebelum menjabat. Moratorium ini diharapkan menjadi resolusi karena konflik pada Jabatan Rektor harus diminimalisir karena efeknya yang melibatkan banyak pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis dengan menggunakan Norma Hukum sebagai landasan, kemudian melihat gejala masyarakat untuk mendapatkan pemecahannya. Hasil dari penelitian ini, perlu adanya kesadaran dari sivitas akademis untuk mengedepankan  Presumption of Innocence (Asas Praduga Tak Bersalah), adanya aturan tertulis mengenai jabatan rektor untuk mendapat hak moratorium atas pelanggaran yang pernah dilakukan sebelum menjabat. The rector's office is a prestigious position, causing a lot of people to be interested in holding it. It has the potential for conflict; usually, disharmony is trying to find mistakes to drop. This will undoubtedly disrupt the activities of the college and also reduce the credibility of the institution in the community. So there needs to be a resolution to the conflict because the problem is the competition among the rectors in state colleges in quite a few cases. Under the law known as Equality Before the Law, all human beings must be treated fairly. The concept of a moratorium on sanctions only stops the temporary fall of sanctions for alleged violations that have ever been committed before taking office. This moratorium is expected to be a resolution because the conflict in the Rector's Department must be minimized due to its multi-party effects. The method used in this research is Yuridis-Sociological, using the Law Norms as a basis, then looking at the symptoms of the community to find its solution. As a result of this research, there is a need for a consciousness of academic civilization to advance the Presumption of Innocence, a written rule on the post of rector to obtain the right to a moratorium on violations committed before taking office.

ABSTRAKCommunity Service Activities (PPM) in Genteng Village, Sukasari Subdistrict, Sumedang Regency was initiated because the agrarian conflict had happened in that location. The conflict resolution were relatively slow due to the lack of understanding, knowledge and skills of the actors in conducting conflict resolution. In contrary, conflict resolution is clearly written inLaw Number 7 of 2012 about Managing of Social Conflict. In addition, the location of PPM also has a high potential for conflicts, especially conflicts in the useof natural resources. This must be anticipated by encouraging existing communities and local institutions to worktogether to prevent conflict and create a harmonious environment. The purpose of this PPM activity is to increase the knowledge, understanding and skills of target groups in conducting conflict resolution based on Law No. 7 of 2012 about Managing of Social Conflict, to increasethe knowledge, understanding and skills of target groups in conducting community-based conflict resolution and to encourage target groups to prevent conflicts andcan creat a harmony in the village. The target groups in this PPM activity are the farming community, village government and local institutions in the Genteng Village. The method of implementing PPM activities was conducted in several stages, such as the preparation phase, the assessment stage, the plan of treatment stage, and the activity implementation stage.

ABSTRACTConspiracy theory is a tendency to assume that a large event has been planned in secret by a powerful and evil entity, and acts simultaneously. lately, there are so many conspiracy theories in the world about covid-19 conspiracy theories, which can certainly cause a misinformation from the media to the general public, leading to violations of health protocols. Using symbolic interactionism theory, I wanted to analyze how behaviors opposing health protocols are influenced by viral conspiracy theories with symbolic interactionism theory. The method used is the study of literature, scientific literature, as well as credible sources. The result is that by believing the conspiracy theory covid-19 with various factors behind it such as age, education, income, and psychological condition. Narrative and persuasion communication styles can also influence some individuals to believe that the conspiracy theory is real. Some individuals commit violations of health protocols as a form of distrust they have. preventive measures that can be done is to conduct counseling on the importance of following health protocols, as well as regulation of the media regarding information that is not true existence.

Terdapat berbagai macam permasalahan sosial di dalam kehidupan masyarakat yang sangat sulit untuk ditangani. Salah satunya adalah tindak pelecehan atau kekerasan seksual. Tindak pelecehan atau kekerasan seksual dapat dipacu oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah faktor lingkungan. Kasus pelecehan atau kekerasan seksual juga dapat terjadi di mana saja termasuk di dalam lingkungan kampus. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, sikap, serta cara pandang mahasiswa terhadap tindak pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan kampus. Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi literatur dengan penggunaan serta penyebaran kuesioner terhadap mahasiswa. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai kasus kekerasan atau pelecehan seksual sudah cukup baik. Mahasiswa juga sudah mengetahui bagaimana caranya bersikap serta memberikan pendapat terhadap kasus pelecehan atau kekerasan seksual. Various kinds of social problems in people's lives are very difficult to handle. One of them is sexual harassment or violence. Sexual harassment or violence can be triggered by various factors and one of them is environmental factors. Cases of sexual harassment or violence can also occur anywhere, including on campus. Therefore, the purpose of writing this article is to find out how the knowledge, attitudes, and perspectives of students towards acts of harassment or sexual violence in the campus environment. The research method used is a literature study with the use and distribution of questionnaires to students. The results of the study stated that students understanding of cases of violence or sexual harassment was quite good. Students also know how to act and give opinions on cases of sexual harassment or violence.

Kompleksitas konflik yang terjadi di papua menjadi salahsatu alasan mengapa konflik ini belum terselesaikan sampai sekarang. Aspek kepemimpinan memainkan peran penting dalam penanganan dan penyelesaian konflik, termasuk konflik di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian konflik di Papua melalui pendekatan kepemimpinan strategis, dengan mengkaji kebijakan pemerintah Indonesia dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa pasca reformasi. Penelitian ini menggunakan konsep John Burton (1990) yang menekankan pada needs atau kebutuhan untuk memahami penyebab umum konflik di Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memanfaatkan studi kepustakaan atau literature review dari berbagai sumber yang relevan seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen terkait lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan setiap presiden dalam menangani konflik Papua sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan kondisi politik pada masanya. Kepemimpinan strategis dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam penyelesaian konflik. Pendekatan strategis seperti dialog yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan kelompok lainnya dapat meredakan ketegangan dan memperbaiki hubungan di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam konteks kepemimpinan strategis, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, sambil memastikan implementasi Otonomi Khusus yang efektif dan adil. The complexity of the conflict that occurred in Papua is one of the reasons why this conflict has not been resolved until now. Leadership plays an important role in handling and resolving conflicts, including conflicts in Papua. This study aims to analyze efforts to resolve conflicts in Papua through a strategic leadership approach, by examining the policies of the Indonesian government from Orde Lama, Orde Baru, to the post-reform period. This research uses the concept of John Burton (1990) which emphasizes the need to understand the common causes of conflict in Papua. The research method used is qualitative with a descriptive approach, which utilizes literature studies or literature reviews from various relevant sources such as books, scientific articles, and other related documents. The findings of the study show that the policies of each president in handling the Papuan conflict are greatly influenced by leadership factors and political conditions at that time. Strategic leadership can result in more effective policies in conflict resolution. Strategic approaches such as dialogue involving the central government, local governments, indigenous peoples, and other groups can ease tensions and improve relations in the future. The conclusion of this study is that in the context of strategic leadership, it is critical for the Indonesian government to continue to develop policies that are responsive to the needs and aspirations of the Papuan people, while ensuring the effective and equitable implementation of Special Autonomy.

Tulisan ini membahas konflik batas wilayah perairan pada daerah pemekaran Kepulauan Seribu. Konflik ini sengketa antara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Provinsi Banten mengenai batas wilayah lautnya, dimana diantara dua provinsi tersebut terdapat Kepulauan Seribu yang menjadi daerah pemekaran. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada di wilayahnya. Batas pengelolaan wilayah di laut pun menjadi bernilai strategis sehingga penentuan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut juga menjadi penting. Pengaturan tentang pengelolaan wilayah laut di Indonesia diperlukan karena laut memiliki potensi sumber daya yang besar. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada di wilayahnya. Sengketa batas wilayah merupakan isu yang berkaitan dengan usaha dan perbaikan perekonomian di daerah. Namun, sengketa ini juga bisa menyebabkan munculnya disintegrasi. Bahkan, sebaliknya disintegrasi bangsa dapat memicu terjadinya konflik. Dengan pemahaman bahwa disintegrasi merupakan suatu gejala sosial yang mengancam keamanan negara. Penulisan ini diolah serta dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori konflik terhadap sengketa batas wilayah perairan di Kepulauan Seribu. Kata Kunci: Konflik, Batas wilayah, Keamanan Nasional.

Penelitian ini menginvestigasi hubungan antara fenomena Cancel Culture dan pembentukan keterampilan resolusi konflik pada pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di era digital. Fokusnya adalah memahami fenomena Cancel Culture di media sosial pada lingkup pendidikan serta upaya integrasi konsep ini dalam kurikulum IPS untuk membentuk keterampilan resolusi konflik secara konstruktif. Metode studi literatur dilakukan menggunakan kata kunci terkait di platform riset seperti Scimago Journal & Country Rank (SJR) dan Science and Technology Index (SINTA). Data terpilih disaring dari 15 September 2023 hingga 10 November 2023 dari jurnal-jurnal terkait pendidikan, ilmu sosial, dan komunikasi. Temuan menunjukkan bahwa adanya hubungan antra fenomena Cancel Culture, pembatasan ekspresi dan penilaian berbeda dalam lingkungan daring, serta potensi penyebab dampak emosional seperti kecemasan dan penurunan harga diri peserta didik. Integrasi konsep Cancel Culture dalam kurikulum IPS dapat memberikan landasan bagi peserta didik untuk memahami, menganalisis, dan menangani konflik di media sosial dengan cara yang lebih bijaksana. Rekomendasi studi ini menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam pendidikan IPS yang responsif terhadap dinamika media sosial yang melibatkan peran guru, orang tua, dan pendekatan interdisipliner untuk membentuk keterampilan resolusi konflik. Kurikulum juga perlu mengadaptasi model peran serta dan diskusi terbuka tentang etika online guna menghadapi Cancel Culture dengan kecerdasan dan empati yang lebih besar. Hal ini akan membekali peserta didik untuk berdialog sehat, memahami keberagaman pendapat, dan menangani konflik dengan cara yang lebih konstruktif dalam era media sosial yang kompleks. This research investigates the relationship between the Cancel Culture phenomenon and the formation of conflict resolution skills in Social Sciences (IPS) education in the digital era. The focus is on understanding the phenomenon of Cancel Culture on social media in the educational sphere as well as efforts to integrate this concept in the Social Sciences curriculum to build constructive conflict resolution skills. The literature study method was carried out using related keywords on research platforms such as Scimago Journal & Country Rank (SJR) and Science and Technology Index (SINTA). Selected data was filtered from September 15, 2023 to November 10, 2023 from journals related to education, social sciences, and communication. The findings show that there is a relationship between the Cancel Culture phenomenon, restrictions on expression and different judgments in the online environment, as well as potential causes of emotional impacts such as anxiety and reduced self-esteem in students. The integration of the concept of Cancel Culture in the Social Sciences curriculum can provide a foundation for students to understand, analyze and handle conflicts on social media in a wiser way. The recommendations of this study highlight the need for a holistic approach in social studies education that is responsive to the dynamics of social media involving the roles of teachers, parents, and an interdisciplinary approach to forming conflict resolution skills. The curriculum also needs to adapt models of participation and open discussions about online ethics to face Cancel Culture with greater intelligence and empathy. This will equip students to have healthy dialogue, understand diversity of opinion, and handle conflict in a more constructive way in the complex era of social media.

Relasi yang terbentuk di dalam keluarga tidak selalu berjalan baik, ada kalanya terjadi permasalahan berupa konflik di antara orang tua dengan anak terutama ketika anak memasuki usia remaja, yaitu ketika remaja mengalami perubahan secara signifikan dalam dirinya serta tuntutan sosial menuju usia dewasa. Konflik yang terjadi di antara orang tua dengan remaja dalam keluarga sejatinya dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan pengembangan kapasitas remaja dalam mengelola konflik. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Teknik studi literatur dilakukan terhadap sumber data yang digunakan yaitu berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Validasi dan analisis data dilakukan menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan konflik yang terjadi di antara orang tua dengan remaja yang dilakukan dengan cara-cara yang konstruktif yaitu berupa negosiasi dan pelibatan pihak penengah, sehingga dapat menghasilkan solusi dalam penyelesaian konflik. Pengelolaan konflik secara konstruktif di antara orang tua dengan remaja dapat dijadikan sebagai strategi bagi orang tua dalam mensosialisasikan kepada remaja mengenai cara-cara menyelesaikan konflik, sehingga menjadi media pembelajaran dan pengembangan kapasitas pada diri remaja untuk dapat mengelola konflik di masa mendatang dalam lingkungan sosialnya.

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Dalam hal fasilitas pelayanan publik, penyandang disabilitas memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik dalam segala bidang. Kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas ini sangat bertolak belakang dengan penyediaan fasilitas atau kebijakan yang diberikan untuk pelayanan bagi penyandang disabilitas. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kemandirian pada remaja penyandang disabilitas dalam melakukan Activity Daily Living (ADL). Apabila fasilitas pelayanan publik tidak ramah terhadap penyandang disabilitas maka bagi remaja yang juga sedang memasuki masa eksplorasi akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan perkembangannya sebagai remaja. Banyak ditemui bahwa unit pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung akses pelayanan kamu disabilitas. Oleh karena itu penting dilakukan kajian tentang aksesbilitas pelayanan publik yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan dokumentasi dan studi literature. Dalam artikel ini menguraikan bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh remaja penyandang disabilias dalam mengakses fasilitas pelayanan publik yang berpengaruh terhadap kemandirian pada remaja penyandang disabilitas dalam melakukan Activity Daily Living (ADL).