Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kepuasan kerja pegawai di Puskesmas Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Lingkungan kerja fisik yang dimaksud meliputi aspek pencahayaan, suhu udara dan ventilasi, kebisingan, kebersihan dan keamanan, serta tata ruang dan dekorasi.”Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kenyamanan lingkungan kerja dalam meningkatkan semangat dan produktivitas kerja pegawai, yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan kerja.Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 56 responden yang diambil menggunakan teknik random sampling dari populasi sebanyak 125 pegawai. Analisis data dilakukan dengan uji validitas, reliabilitas, regresi linear sederhana, dan uji hipotesis menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Sebagian besar responden menilai kondisi pencahayaan, ventilasi, dan kebersihan dalam kategori baik hingga sangat baik.Analisis statistik membuktikan bahwa variabel lingkungan kerja fisik memiliki hubungan positif terhadap variabel kepuasan kerja.Dengan demikian, perbaikan dan pemeliharaan lingkungan kerja fisik di Puskesmas Rappang dapat dijadikan salah satu strategi dalam meningkatkan kepuasan dan kinerja pegawai.  This study aims to examine the influence of the physical work environment on employee job satisfaction at Puskesmas Rappang, Panca Rijang Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency.The physical work environment in question includes aspects such as lighting, air temperature and ventilation, noise, cleanliness and safety, as well as workspace layout and decoration. The background of this study is based on the importance of a comfortable work environment in enhancing employee morale and productivity, which ultimately affects job satisfaction.The method used is a quantitative approach with an associative research type. Data were collected through questionnaires distributed to 56 respondents selected using random sampling from a population of 125 employees. The data were analyzed using validity and reliability tests, simple linear regression, and hypothesis testing with the help of SPSS 21.0 software.The results show that the physical work environment has a significant effect on employee job satisfaction.Most respondents rated the lighting, ventilation, and cleanliness conditions as good to very good. Statistical analysis confirmed that the physical work environment variable has a positive relationship with the job satisfaction variable.Therefore, improving and maintaining the physical work environment at Puskesmas Rappang can serve as a strategic effort to enhance employee satisfaction and performance.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program Indeks Desa Membangun yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan desa yang terukur, merata, dan berkelanjutan. Namun, persebaran desa dengan status desa mandiri saat ini belum merata. Salah satunya dapat dilihat di Kecamatan Rancaekek yang hingga saat ini baru memiliki satu desa dengan status sebagai desa mandiri, yaitu Desa Rancaekek Wetan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kapasitas organisasi Desa Rancaekek Wetan dalam mempertahankan status kemandirian desa, khusunya kapasitas sumber daya perangkat desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memahami dan menjelaskan berbagai dimensi yang ada dalam Kapasitas Organisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kapasitas organisasi oleh Hall et al. (2003). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Rancaekek Wetan belum memiliki kapasitas perangkat desa yang cukup dalam melaksanakan Indeks Desa Membangun. Terlihat dari belum adanya SDM yang bertanggung jawab atas pelaksanaan IDM dan belum adanya pelatihan terkait IDM yang diberikan. Saran yang diajukan atas permasalahan tersebut ialah dilakukannya pemetaan beban kerja pegawai dan diperlukan adanya inisiatif perangkat desa untuk melaksanakan pelatihan terkait pelaksanaan IDM This research is motivated by the existence of the Village Building Index program which aims to carry out measurable, equitable, and sustainable village development. However, the distribution of villages with independent village status is currently not evenly distributed. One of them can be seen in the District of Rancaekek which until now only has one village with the status of an independent village, namely the Village of Rancaekek Wetan. The purpose of this study was to determine the organizational capacity of Rancaekek Wetan Village in maintaining the status of village independence, especially the capacity of village apparatus resources. This research was conducted using qualitative methods to understand and explain the various dimensions that exist in Organizational Capacity. The theory used in this study is the theory of organizational capacity by Hall et al. (2003). Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The validity technique was carried out by triangulation of informant sources obtained in the field. The results showed that Rancaekek Wetan Village did not yet have sufficient village apparatus capacity in implementing the Village Building Index. It can be seen from the absence of human resources responsible for the implementation of IDM and the absence of training related to IDM provided. Suggestions put forward for these problems are mapping of the workload of employees and the need for village apparatus initiatives to carry out training related to the implementation of IDM

This research on the planning of the Local Revenue (PAD) Optimization Program at Financial Agency of Bukittinggi City was motivated by the failure to achieve one of the performance indicator targets of the PAD Optimization Program in 2020, precisely when the Covid-19 pandemic began to hit Bukittinggi City. The pandemic that has occurred has prompted the government to implement several policies such as the policy of limiting community activities, Refocusing Policy and Budget Reallocation which have an impact on the sluggish community economy which is marked by a significant decrease in PAD compared to previous years. The decrease in PAD has an impact on not achieving the PAD Optimization Program targets. With these problems, this study seeks to find out, understand and analyze the PAD Optimization Program planning carried out by the Financial Agency of Bukittinggi City, especially during the 2020 Covid-19 Pandemic. This study uses the theory of the program planning process according to Pawlak and Vinter in 2004 with qualitative research methods. There were 4 informants in this study, namely, Head of Revenue, Head of Subdivision of Determination, Head of Subdivision of Planning and Finance of the Financial Agency of Bukittinggi, and Head of Research and Development of the Research and Development Planning Agency (Bapelitbang) of Bukittinggi City. Data was collected by means of observation, interviews, and literature study. The data analysis technique in this study was carried out through 3 stages, namely, the data reduction stage, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that overall, the planning of the PAD Optimization Program has not been carried out properly by the Financial Agency of Bukittinggi City, because there were still two planning stages that are not in accordance with the program planning theory proposed by Pawlak and Vinter. Penelitian mengenai perencanaan Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Keuangan Kota Bukittinggi ini dilatarbelakangi oleh tidak tercapainya salah satu target indikator kinerja dari Program Optimalisasi PAD pada tahun 2020 lalu, tepatnya ketika Pandemi Covid-19 mulai melanda Kota Bukittinggi. Pandemi yang terjadi mendorong pemerintah untuk menerapkan beberapa kebijakan seperti kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran yang berdampak pada lesunya perekonomian masyarakat yang ditandai dengan penurunan PAD yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan PAD tersebut berimbas pada tidak tercapainya sasaran Program Optimalisasi PAD. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perencanaan Program Optimalisasi PAD yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi terutama pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu. Penelitian ini menggunakan teori proses perencanaan program menurut Pawlak dan Vinter tahun 2004 dengan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu, Kepala Bidang Pendapatan, Kasubbid Penetapan, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Badan Keuangan Kota Bukittinggi, serta Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bukittinggi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap yaitu, tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, perencanaan Program Optimalisasi PAD belum dilakukan dengan baik oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi, karena masih terdapat dua tahap perencanaan yang belum sesuai dengan teori perencanaan program yang dikemukakan oleh Pawlak dan Vinter.

Pelatihan tenaga kependidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja dan kualitas layanan perguruan tinggi. Pelaksanaan pelatihan tenaga kependidikan di Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran menghadapi dinamika pengelolaan pelatihan serta perubahan kebutuhan kompetensi seiring dengan restrukturisasi jabatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pelatihan tenaga kependidikan serta merumuskan roadmap pelatihan yang terarah dalam meningkatkan kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan tenaga kependidikan telah dilaksanakan dan memberikan manfaat operasional bagi organisasi. Pelaksanaan pelatihan masih bersifat programatik tahunan dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dengan kebutuhan jabatan, indikator kinerja, pengembangan kompetensi jangka menengah dan panjang. Analisis kesenjangan mengidentifikasi enam dimensi yang memerlukan penguatan, yaitu perencanaan pelatihan, kesesuaian pelatihan berdasarkan jenjang jabatan, keterkaitan pelatihan dengan kinerja, pengelolaan program pelatihan, adaptasi terhadap restrukturisasi jabatan, evaluasi pelatihan berbasis penerapan kompetensi. Penelitian ini merumuskan strategi pelatihan berbasis kompetensi jabatan dan kinerja melalui enam tahapan sistematis, meliputi analisis kebutuhan organisasi, pemetaan kompetensi jabatan, identifikasi kesenjangan kompetensi, penentuan prioritas pelatihan, perancangan program pelatihan, dan evaluasi berbasis kinerja. Roadmap pelatihan disusun dalam empat tahap pengembangan berkelanjutan, yaitu penguatan kompetensi dasar, pengembangan kompetensi teknis dan digital, penguatan kompetensi manajerial,pengembangan kepemimpinan dan inovasi layanan. Implikasi penelitian ini memberikan kerangka strategis bagi perguruan tinggi dalam merancang sistem pelatihan tenaga kependidikan yang terintegrasi dengan pengembangan karier dan kinerja organisasi. Administrative staff training plays a strategic role in improving performance and service quality in higher education institutions. The implementation of administrative staff training at the Directorate of Human Resources, Universitas Padjadjaran, faces dynamic challenges in training management and changes in competency needs in line with job restructuring. This study aims to analyze administrative staff training strategies and to formulate a well-structured training roadmap to enhance performance. The study adopts a qualitative approach using a descriptive method through in-depth interviews and document analysis. Data analysis is conducted using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that administrative staff training has been implemented and has provided operational benefits for the organization. However, the training implementation remains annual and programmatic in nature and has not been systematically integrated with job requirements, performance indicators, and medium- to long-term competency development. Gap analysis identifies six dimensions requiring strengthening, namely training planning, alignment of training with job levels, linkage between training and performance, training program management, adaptation to job restructuring, and competency application–based training evaluation. This study formulates a competency- and performance-based training strategy through six systematic stages, including organizational needs analysis, job competency mapping, competency gap identification, training priority determination, training program design, and performance-based evaluation. Furthermore, the training roadmap is structured into four stages of sustainable development, namely strengthening basic competencies, developing technical and digital competencies, enhancing managerial competencies, and developing leadership and service innovation. The implications of this study provide a strategic framework for higher education institutions in designing administrative staff training systems that are integrated with career development and organizational performance.

Through The Policy Of Assistance Program For Micro Business Activities In The Framework Of National Economic Recovery, Fiscal Stimulus On A Large Scale Is Carried Out By The Indonesian Government To Support Micro Business Growth And Maintain Future Economic Sustainability. But In The Process Of Implementation Of The Bpum Assistance Program In The District Of Cicalengka, Bandung Regency, There Still Have Obstacles, Such As The Effort Of Coordination And Communication Between Institutions Are Under Good, Indications Of Inappropriate Assistance That Targets Ability And Nominal Money Delivery. This Research Used The Theory Provided By Kettner, Moroney And Martin Consist Of Five Assessments Of Program Effectiveness, Including: Effort (Effort), Cost Efficiency (Cost Efficiency), Result (Result), Cost Effectiveness (Defectiveness). The Research Method Used Is Qualitative Description. Data Collection Techniques By Library Study, Observation, Interview And Documentation. While The Data Analysis Techniques Is Through Several Stages, Namely Data Reduction, Data Presentation, And Conclusion Withdrawal/Verification. Research Results From Bpum's Assistance Program In Cicalengka Sub-District, Bandung Regency Can Be Say Effective, Although There Is One Aspect Of The Program Effectiveness Assessment That Has Not Been Fulfilled And Needs To Be Improved, The Effort Aspect. Melalui Kebijakan Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Stimulus Fiskal Dalam Skala Besar Dilakukan Pemerintah Indonesia Untuk Menopang Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Menjaga Keberlangsungan Ekonomi Kedepannya. Tetapi Pada Proses Pelaksanaan Program Bantuan Bpum Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Masih Memiliki Kendala, Seperti Upaya Koordinasi Dan Komunikasi Antar Lembaga Yang Kurang Baik, Indikasi Bantuan Tidak Tepat Sasaran Dan Nominal Dana Bantuan Yang Dirasa Kurang Memberikan Dampak. Penelitian Ini Menggunakan Teori Yang Dikemukakan Oleh Kettner, Moroney Dan Martin Yang Terdiri Dari Lima Penilaian Efektivitas Program, Diantaranya: Effort (Upaya), Cost Efficiency (Efisiensi Biaya), Result (Hasil), Cost Effectivness (Efektivitas Biaya) Dan Impact (Dampak). Metode Penelitian Yang Digunakan Adalan Kualitatif Deskriptif. Teknik Pengumpulan Datanya Dengan Cara Studi Pustaka, Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis Datanya Melalui Beberapa Tahapan Yaitu Reduksi Data, Penyajian Data Dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil Penelitian Dari Program Bantuan Bpum Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Dapat Dikatakan Efektif, Walaupun Terdapat Satu Aspek Penilaian Efektivitas Program Yang Belum Terpenuhi Dan Perlu Ditingkatkan Yaitu Aspek Effort (Upaya).

Penelitian ini menggambarkan mengenai Jejaring Kebijakan dalam Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kebijakan penyediaan hunian yang layak bagi MBR di Kabupaten Bandung yang melibatkan berbagai aktor multisektor seperti dari pemerintah, pengembang perumahan swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dimensi jejaring kebijakan oleh Frans Van Waarden (1992) yang mencakup aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik penentuan informan yaitu menggunakan teknik purposive sampling.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung belum memenuhi dimensi-dimensi jejaring kebijakan, diantaranya yaitu peran dari masyarakat sendiri belum terlibat secara langsung dan cenderung kurang aktif karena saat ini aspirasi dan keluhan masyarakat hanya disampaikan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tidak adanya mekanisme kerja yang dibangun dalam jejaring kebijakan, tidak adanya jadwal pertemuan secara rutin yang dilakukan antar aktor sehingga koordinasi yang dilakukan lebih sering melalui Whatsapp Group saja, dan para aktor kebijakan kurang memaksimalkan saluran informasi yang ada saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Kajeksan dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Marschall, yang mencakup tiga indikator, yaitu adanya forum atau kelompok yang menjadi wadah untuk menampung partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, serta adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur, observasi non partisipatif, dan studi dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan informan terdiri atas Sekretaris Desa Kajeksan dan Kepala Urusan Perencanaan yang terlibat langsung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Hasil penelitian pada indiktor 1 menunjukkan forum partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Tim Penyusun RKP Desa, Musrenbang Desa, dan Musyawarah Desa. Forum tersebut menjadi wadah formal bagi keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dengan demikian, keberadaan forum partisipasi masyarakat telah terpenuhi secara kelembagaan. Indikator 2 menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan masih terbatas. Partisipasi aktif lebih didominasi oleh tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tim Penyusun RKP Desa. Selain itu, ditemukan kendala berupa jumlah kehadiran masyarakat yang tidak sesuai dengan jumlah undangan. Serta keaktifan penyampaian pendapat yang hanya didominasi oleh individu yang sama, sementara sebagian besar peserta lainnya bersikap pasif. Indikator 3 menunjukkan pemerintah Desa Kajeksan telah memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui keterlibatan perwakilan dalam Tim Penyusun RKP Desa, kehadiran dalam forum Musrenbang Desa, serta pendanatanganan berita acara pada musyawarah desa. This study analyzes community participation in development planning in Kajeksan Village using Marschall’s participation theory, which includes three indicators: the existence of participatory forums, the community’s ability to actively participate, and access to express opinions in decision-making. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and consisted of the Village Secretary and the Head of Planning Affairs involved in preparing the Village Government Work Plan (RKP Desa). The findings show that Indicator 1 is institutionally fulfilled through formal forums such as the RKP Desa Drafting Team, Village Development Planning Meetings (Musrenbang Desa), and Village Deliberations, which accommodate community participation directly and through representation. Indicator 2 indicates that active participation remains limited and is dominated by community leaders, with attendance levels lower than invitations and participation concentrated among the same individuals. Indicator 3 shows that the village government has provided formal access for the community to convey aspirations through representative involvement, Musrenbang participation, and the signing of official meeting minutes during village deliberation meetings.

This research illustrate the effect of Service Quality on Customer Satisfaction on Transjakarta Buses in Corridor 7    (KP.Rambutan – Kp.Melayu). The background in this thesis is based on interviews and observations made by the author who found some indications of problems related to the services provided by PT. Transjakarta In Corridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu) and how is the level of customer satisfaction with the services provided. The purpose of this study is to identify and measure how much influence service quality has on customer satisfaction for Transjakarta Buses on Corridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu). The research method used is a descriptive method with a quantitative approach. Data collection techniques used are questionnaires, observations, interviews, documentation studies and literature studies.The results showed that there was a significant influence with the direction of the positive influence of service quality on the satisfaction of Transjakarta Bus services in Corridor 7 (KP. Rambutan - KP. Melayu) of 75.4%. This means that service quality has a high influence on customer satisfaction for Transjakarta Buses on Corridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu). The remaining 24.6% is the influence of other variables on customer satisfaction which is not discussed in this study. Responsiveness is the biggest influence on the service quality variable and Internal Response is the biggest influence on the customer satisfaction variable. Penelitian ini menggambarkan mengenai pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Bus Transjakarta Pada Koridor 7 (KP.Rambutan – Kp.Melayu). Latar belakang pada skripsi ini berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan penulis yang menemukan adanya beberapa indikasi masalah yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh PT. Transjakarta Pada Koridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu) dan bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mengukur berapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Bus Transjakarta Pada Koridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket, observasi, wawancara, studi dokumentasi serta sudi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelayanan Bus Transjakarta Pada Koridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu) sebesar 75,4%. Hal ini berarti kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kepuasan pelanggan Bus Transjakarta pada Koridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu). Adapun sisanya sebesar 24,6% merupakan pengaruh variabel lain terhadap kepuasan pelanggan yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Responsiveness (Daya Tanggap) merupakan pengaruh terbesar terhadap variabel kualitas pelayanan dan Respons Internal merupakan pengaruh terbesar terhadap variabel kepuasan pelanggan.

A number of reports obtained by the Ombudsman of the Republic of Indonesia related to problems in the implementation of health services indicate that the implementation of health services in Indonesia has not been running well. South Tangerang City is one of the big cities in Banten Province that does not have A/B type health facilities. In addition, the researchers findings indicate that out-patient care services at Tangsel Hospital have not been running optimally. This study aims to determine and describe the quality of out-patient care services at Tangsel Hospital. Researchers used 6 (six) dimensions in health service standards according to WHO. This research is a descriptive quantitative research with survey methods and questionnaires as research instruments. Researchers used the Accidental Sampling technique for sampling. The results of hypothesis testing using the one sample test showed that the quality of health services at Tangsel Hospital was greater than 70%, which means H0 was rejected and Ha was accepted. This shows that the quality of of out-patient care services at Tangsel Hospital is categorized as very good. Researchers suggest an improvement in service time management that requires face-to-face meetings with doctors and parking management considering that Tangsel Hospital is a fairly large hospital. Regular evaluations and training on ethics and attitudes in treating patients need to be held. In addition, the researchers suggested that Tangsel Hospital conduct socialization regarding queues and online doctor schedules to old and/or new patients, so that problems such as waiting times and call centers can be resolved properly.Sejumlah laporan yang didapatkan Ombudsman RI terkait dengan permasalahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia belum berjalan dengan baik.. Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota besar di Provinsi Banten yang tidak memiliki fasilitas kesehatan di tipe A/B. Selain itu, temuan-temuan awal peneliti yang menunjukkan bahwa pelayanan rawat jalan di RSUD Tangsel belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan rawat jalan RSUD Tangsel. Peneliti menggunakan 6(enam) dimensi kualitas pelayanan menurut Tjiptono dan 6(enam) dimensi dalam standar pelayanan kesehatan menurut WHO. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survei dan kuisioner sebagai instrumen penelitian. Peneliti menggunakan teknik Accidental Sampling untuk pengambilan sampel. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan one sample test menunjukkan bahwa kualitas pelayanan rawat jalan RSUD Tangsel lebih besar dari 70% yang artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan rawat jalan RSUD Tangsel dikategorikan sangat baik.Peneliti menyarankan adanya perbaikan manajemen waktu layanan yang membutuhkan tatap muka dengan dokter dan pengelolaan parkir mengingat RSUD Tangsel adalah rumah sakit yang cukup besar. Perlu diadakan evaluasi rutin dan pelatihan mengenai etika dan sikap dalam menangani pasien. Selain itu peneliti menyarankan RSUD Tangsel mengadakan sosialisasi mengenai antrian dan jadwal dokter online kepada pasien lama dan/atau baru, sehingga permasalahan seperti waktu tunggu dan call center dapat teratasi dengan baik.

This research is based on higher levels of society towards government performance. The Bandung City Government is using current developments in information and communication technology to improve government performance. Therefore, the City of Bandung Government uses information and communication technology in the system to assess employee performance by creating e-RK (Electronic Performance Remuneration) applications. However, in the implementation, the results of the performance approval for 1 year of work are not recorded by the e-RK application. Required between objectives and implementation. In addition, there were deviations in the activities estimated through the e-RK application. The theory used in this study is the theory of Gil Garcia and Theresa (2005) about the critical factors for the success of e-government. Obtained 5 (five) critical success factors of e-government reviewed in this study, which are expected to be data and information, information technology, managerial and organization, legality and regulations and institutions and the environment. This study used qualitative research methods. The results of this study indicate that the application of e-RK applied to the Bandung City Government has not been affective. This is evidenced by the lack of feedback from users to improve the quality of e-government in the e-RK application, the software used in the e-RK application has not been well developed, the security system used in e-RK applications cannot yet be used for data and information security contained in the e-RK application, the organizers do not have competencies in accordance with their fields, socialization conducted by Bandung City BKPP for users is not maximized, does not pay attention to human resource development plans in accordance with needs, communication and coordination that has been implemented optimally. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap kinerja pegawai pemerintah. Pemerintah Kota Bandung menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini untuk dapat memperbaiki suatu kinerja dari pegawai pemerintah. Maka dari itu Pemerintah Kota Bandung memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem penilaian kinerja pegawai yaitu dengan membuat aplikasi e-RK (Elektronik Remunerasi Kinerja). Namun dalam pelaksanaannya, hasil capaian penilaian kinerja selama 1 tahun kerja tidak terekam oleh aplikasi e-RK. Terdapat kesenjangan antara tujuan dengan pelaksanaannya. Selain itu, terjadi penyimpangan dalam kegiatan penilaian kinerja melalui aplikasi e-RK. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Gil Garcia dan Theresa (2005) mengenai faktor kritis kesuksesan e-government. Terdapat 5 (lima) faktor kritis kesuksesan e-government yang dikaji dalam penelitian ini, diantaranya adalah data dan informasi, teknologi informasi, manajerial dan organisasi, legalitas dan peraturan dan instansi dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi e-RK yang diterapkan pada Pemerintah Kota Bandung belum berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya masukan dari pengguna guna meningkatkan mutu e-government pada aplikasi e-RK, perangkat lunak yang digunakan pada aplikasi e-RK belum dikembangkan dengan baik, sistem keamanan yang digunakan pada aplikasi e-RK belum dapat menjagakeamanan data dan informasi yang ada pada aplikasi e-RK, pihak pengelola belum memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, sosialisasi yang dilakukan BKPP Kota Bandung kepada pengguna belum maksimal, tidak memperhatikan rencana pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan, komunikasi dan koordinasi yang terjalin belum dilaksanakan dengan optimal.

Berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendorong suatu daerah mengatur serta berinovasi dalam mengatasi permasalahan daerahnya sendiri. Dinas Tenaga kerja Kota Bandung melakukan inovasi dalam pelayanan, yaitu pelayanan Bursa Kerja Online melalui Aplikasi BIMMA (Bandung Integrated Manpower Management Aplication). Akan tetapi masih terdapat tujuan dari aplikasi BIMMA ini yang belum tercapai. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana efektivitas pelayanan bursa kerja online melalui Aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah teori efektivitas pelayanan online e-government oleh Xuetao Guo dan Jie Lu, yang mengatakan bahwa terdapat empat dimensi untuk mengetahui efektivitas dalam suatu pelayanan online e-government, yaitu (1) Kualitas Sistem (System Quality), (2) Kualitas Informasi (Information Quality), (3) Kualitas Kesediaan Web (Web Presence Quality), dan (4) Kepuasan Pengguna (User Satisfaction). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan observasi, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Bursa Kerja Online melalui Aplikasi BIMMA ini sudah berjalan dengan baik dan efektif, dengan Kualitas Informasi memperoleh skor terendah dan Kualitas Kesediaan Web memperoleh skor hitung tertinggi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa keberadaan aplikasi BIMMA dalam pelayanan bursa kerja online sudah mendukung pencapaian sasaran dalam program peningkatan kesempatan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Akan tetapi, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung perlu mempertimbangkan beberapa perbaikan seperti pengembangan sistem aplikasi BIMMA serta kelengkapan informasi pada aplikasi BIMMA sehingga pelayanan Bursa Kerja Online melalui Aplikasi BIMMA bisa berjalan lebih efektif.

Stakeholders' interests play a pivotal role in policy implementation, particularly in the management of regional assets. This study aims to analyze the interests affected during the implementation of regional asset management policies in Banten Province. Using a qualitative approach, the research explores the dynamics among involved actors, the prioritization of different interests, and their impacts on policy success. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and field observations. The findings reveal that conflicting interests among stakeholders—such as local governments, legislative bodies, and the public—significantly influence the effectiveness of policy implementation. This study provides strategic recommendations to enhance collaboration among actors to achieve more transparent and efficient regional asset management.

This study was conducted to identify the effectiveness of the Transjakarta Cares service program for persons with disabilities in DKI Jakarta to be able to determine the extent to which the Transjakarta Cares service program is able to provide the needs according to the wishes of persons with disabilities. In this study, the author uses the theory issued by Edy Sutrisno which measures the effectiveness of the program with five aspects, namely understanding the program, being on target, being on time, achieving goals, and real change. Then the researchers in this study used qualitative methods to be able to explain in detail the effectiveness of the Transjakarta Cares service program. According the results of the research that researchers have done, it can be seen that the Transjakarta Cares service program for persons with disabilities in DKI Jakarta has not been effective. This is reviewed through five aspects that are considered to have not been able to be fulfilled to the maximum. From the aspect of understanding the program, it can be assessed that not all parties have a good understanding of the Transjakarta Cares program, the timely aspect that has not been carried out according to the procedure, and the aspect of achieving the goals that have not been achieved. Because of this, the Transjakarta Cares service program is considered ineffective and requires program evaluation to be able to improve the service program provided to persons with disabilities. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi terkait dengan efektivitas dari program layanan Transjakarta Cares bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta untuk dapat mengetahui sejauh mana program layanan Transjakarta Cares mampu memberikan kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dari penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikeluarkan oleh Edy Sutrisno yang mengukur efektivitas program dengan lima aspek yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Kemudian peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk dapat menjelaskan secara rinci terkait efektivitas dari program layanan Transjakarta Cares. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwasanya program layanan Transjakarta Cares bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta belum efektif. Hal ini ditinjau melalui lima aspek yang dinilai belum mampu terpenuhi dengan maksimal. Dari aspek pemahaman program yang dapat dinilai belum semua pihak memhami dengan baik program Transjakarta Cares, aspek tepat waktu yang belum sesuai prosedur, serta aspek tercapainya tujuan yang belum tercapai. Oleh karena ini hal ini membuat program layanan Transjakarta Cares dinilai belum efektif dan membutuhkan evaluasi program untuk dapat meningkatkan program layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

This study explains how to implement a one-way system program in breaking down traffic jams in the Sukajadi area of Bandung City. The implementation of this one-way system program is motivated by the problem of increasing levels of congestion in the Sukajadi area, which is a fairly congested road that is passed by the community of road users. Therefore, government action is needed to address the issue of congestion in the Sukajadi area through this one-way system program. The purpose of this study is to understand how the implementation of the one-way system program in the Sukajadi Area by the Bandung City Transportation Service in breaking down congestion and managing safe, comfortable and orderly traffic flow for the community. The research method used by the author is a qualitative approach. The results showed that the implementation of a one-way system program by the Bandung City Transportation and Polrestabes Service was still not in accordance with the principles of existing program implementation because the dimensions of bureaucratic professionalism, public awareness and community response to the program had not been fulfilled. From the professionalism dimension, bureaucrats are still lacking in conducting socialization so that the dissemination of information about the program is not evenly distributed. Also, it is still fixated on the procedures contained in the Minister of Transportation Regulation Number 96 of 2015 concerning Traffic Management and Engineering Guidelines which makes implementers inflexible in taking action in program implementation.  Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi program sistem satu arah dalam mengurai kemacetan di  Kawasan Sukajadi Kota Bandung. Penerapan program sistem satu arah ini dilatarbelakangi dari permasalahan tingkat kemacetan yang semakin tinggi di Kawasan Sukajadi yang merupakan ruas jalan cukup padat yang dilewati masyarakat pengguna jalan. Maka dari itu, diperlukan tindakan Pemerintah dalam mengatasi isu kemacetan di Kawasan Sukajadi melalui program sistem satu arah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pelaksanaan penerapan program sistem satu arah pada Kawasan Sukajadi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengurai kemacetan dan mengatur alur lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib untuk masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sistem satu arah oleh Dinas Perhubungan dan Polrestabes Kota Bandung masih belum sesuai dengan prinsip implementasi program yang ada karena masih belum terpenuhinya dimensi profesionalisme birokrat, kesadaran masyarakat serta respond an tanggapan masyarakat atas program. Dari dimensi profesionalisme birokrat masih kurang dalam melakukan sosialisasi sehingga penyebaran informasi mengenai program tidak merata. Serta, masih terpaku pada prosedur yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang membuat implementor tidak fleksibel dalam mengambil tindakan dalam pelaksanaan program.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan penerimaan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa walaupun penerimaan pajak daerah pada BPKPD Kota Tebing Tinggi sudah menerapkan sistem transaksi non tunai secara keseluruhan namun pada penerapannya belum terlaksana secara optimal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah dengan sistem transaksi non tunai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada 5 (lima) prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah menurut Chabib dan Heru (2010:10). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kota Tebing Tinggi seluruh aliran dananya dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara langsung dan adanya bukti pertanggungjawaban yang lengkap yang mana dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.  Dengan menggunakan transaksi non tunai, setiap transaksi terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga setiap penerimaan pajak daerah dapat diketahui secara real time oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi. Sehingga pelaksanaan transaksi non tunai berdampak pada jumlah penerimaan pajak daerah yang cenderung meningkat dari tahun 2018-2021.

Penelitian ini merupkan hasil penelitian mengenai Efektitas Pengelolaan Sampah Domestik Pada Daerah Aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap keadaan Daerah Aliran Sungai Citarum yang tercemar oleh sampah domestik dan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Dampak buruk yang dirasakan salahsatunya adalah banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Dayeuhkolot. Setelah ditelusri lebih lanjut, tercemarnya Sungai Citarum oleh sampah domestik ini juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah di kawasan Daerah Aliran Sungai Citarum.            Dalam menelusuri persoalan diatas, penelitian ini menggunakan teori pengelolaan sampah oleh Pires, Martinho, Rodrigues, dan Gomes yang mencakup lima aspek pengelolaan sampah yaitu Descriptive, Performance, Economic, Environmental, dan Social. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan (obsercasi dan wawancara). Teknik penentuan nforman yaitu menggunakan teknik purposive.            Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah domestik pada Daerah Aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot masih belum berjalan efektif dikarenakan masih ditemukan berbagai masalah dalam pengelolaan sampah yang dilakukan. Rute pengangkutan sampah sampai ke TPA dinilai belum efektif, selain itu kurangnya TPSS juga kemudian menjadi sumber masalah selanjutnya yang belum teratasi. Partisipasi masyarakat dalam pengeloaan sampah juga masih dirasa kurang mendukung program yang ada.

Penelitian ini mengkaji pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi meliputi kurangnya pemahaman anggota terhadap peraturan daerah, keterbatasan SDM yang menghambat pelaksanaan tupoksi, dan ketimpangan beban kerja akibat penambahan bagian PPNS. Dukungan dari pemerintah pusat dan dinas lain juga belum optimal, tercermin dari minimnya alokasi anggaran dan kolaborasi yang terbatas. Kondisi ini berdampak pada indeks kepuasan masyarakat yang hanya mencapai 78,19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan teori pengembangan kapasitas pemerintah daerah menurut Ilato (2017) yang terdiri dari level sistem, organisasi, dan aparatur/individu. Pada level sistem, Satpol PP telah menerapkan perencanaan program berbasis renstra dan renja serta sistem keuangan digital SIPD RI, meski terkendala anggaran. Level organisasi menunjukkan pengembangan struktur komprehensif dengan inovasi Satlinmas Kota dan pemanfaatan media sosial, namun masih ada ketidakseimbangan beban kerja dan kurangnya sinergi dengan SKPD lain. Di level aparatur, telah dilakukan upaya pengembangan melalui pendidikan formal dan pelatihan, tetapi hasilnya belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan dominasi anggota berusia di atas 40 tahun. This research examines the capacity development of the Cirebon City Civil Service Police Unit (Satpol PP). Some of the problems identified include the lack of understanding of local regulations, limited human resources that hamper the implementation of duties and functions, and workload imbalance due to the addition of the PPNS section. Support from the central government and other agencies is also not optimal, reflected in the lack of budget allocation and limited collaboration. This condition has an impact on the community satisfaction index which only reaches 78.19. This research uses a qualitative method with a case study approach. By using the theory of local government capacity development according to Ilato (2017) which consists of system, organization, and apparatus/individual levels. At the system level, Satpol PP has implemented strategic and work plan-based program planning and the SIPD RI digital financial system, despite budget constraints. The organizational level shows the development of a comprehensive structure with the innovation of Satlinmas Kota and the use of social media, but there is still an imbalance of workload and lack of synergy with other SKPD. At the apparatus level, development efforts have been made through formal education and training, but the results have not been maximized due to budget constraints and the dominance of members over 40 years old.

Degradasi DAS yang terjadi seperti erosi, sendimentasi, pencemaran bahkan perubahan penggunaan lahan untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi masih berlanjut sampai saat ini sejak pertama kali DAS secara yuridis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Akan tetapi degradasi tersebut masih terus berlanjut sampai saat ini, yang salah satu penyebabnya disebabkan oleh belum adanya keterpaduan tindak dan upaya oleh pihak-pihak yang terkait pengelolaan DAS. Salah satu DAS yang mengalami degradasi tersebut adalah DAS Ciliwung. Menanggapi permasalahan ini tergagas sebuah model pengolahan DAS Ekoriparian yang dalam pengembangannya mengikutsertakan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Akan tetapi dalam proses pengembangannya belum ditemukan sebuah framework tata kelola pemerintahan kolaboratif. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tiga dimensi pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif oleh Bryson et al pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belum terbentuknya tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Hal ini didasari masih adanya beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali guna terbentuknya sebuah tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

This study tries to explain the management of village-owned enterprises in Gunung Putri Village, Gunung Putri District, Bogor Regency. At present, Mitra Maju Sejahtera BUMDes is one of the active BUMDes in Bogor Regency. Of the 416 villages in Bogor Regency, 302 villages are listed by the Bogor District Community and Village Empowerment Service as having village-owned enterprises, but not all of these village-owned enterprises are running well. This is the author's background for researching one of the villageowned enterprises in Bogor Regency. The research method used is a qualitative research method and data collection techniques, namely library research and field studies in the form of observations and interviews. The theory used is the management function of Stephen P Robbins et al. As for the theory includes planning, organizing, leadership and control. The results of the study show that currently the management of villageowned enterprises in Gunung Putri Village is running quite well. This can be seen from the management of BUMDes Mitra Maju Sejahtera which has gone through the planning process, organizing by optimizing resource potential, implementing leadership that is tailored to BUMDes characteristics and implementing control over each BUMDes program.  Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang manajemen badan usaha milik desa di Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Pada saat ini, BUMDes Mitra Maju Sejahtera merupakan salah satu BUMDes yang aktif di Kabupaten Bogor. Dari 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor, 302 desa yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor sudah memiliki badan usaha milik desa namun tidak semua badan usaha milik desa tersebut berjalan dengan baik. Hal ini menjadi latar belakang penulis untuk meneliti salah satu badan usaha milik desa di Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Teori yang digunakan adalah fungsi manajemen dari Stephen P Robbins et al. Adapun dalam teori tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini manajemen badan usaha milik desa di Desa Gunung Putri sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan BUMDes Mitra Maju Sejahtera yang sudah melalui proses perencanaan, melakukan pengorganisasian dengan mengoptimalkan potensi sumber daya, menerapkan kepimpinan yang disesuaikan dengan ciri khas BUMDes dan melaksanakan pengendalian pada setiap programprogram BUMDes.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengendalian risiko yang telah diterapkan perusahaan serta merumuskan usulan penerapan Enterprise Risk Management (ERM) sebagai suatu pedoman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana PT Bumi Indonesia Bangkit, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan cangkang sawit yang menghadapi serangkaian potensi risiko yang kompleks, dijadikan sebagai lokus penelitian pada periode Agustus 2023 – Juli 2025. Data dikumpulkan dari sumber primer melalui wawancara dengan sembilan informan internal dan eksternal, observasi, serta dokumentasi perusahaan, dan diperkuat dengan data sekunder dari studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan diverifikasi dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Penelitian mengidentifikasi sepuluh risiko utama perusahaan yang dipetakan dalam matriks risiko berdasarkan frekuensi dan tingkat dampaknya. Penilaian risiko menghasilkan skor pada rentang 6–20, yang dipetakan dalam matriks risiko dengan kategori moderate, high, very high, hingga extreme. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, dirumuskan strategi respons risiko serta langkah-langkah pengendalian yang dirancang untuk setiap kategori risiko, dilengkapi dengan sistem informasi, komunikasi, dan mekanisme pemantauan yang terstruktur untuk mendukung implementasi pengendalian risiko secara berkelanjutan. This study aims to analyze the existing risk control measures implemented by the company and to formulate recommendations for the adoption of Enterprise Risk Management (ERM) as a guiding framework. The research employs a qualitative method with a case study approach, focusing on PT Bumi Indonesia Bangkit, a company engaged in palm kernel shell trading that faces a series of complex potential risks, as the research locus during the period of August 2023 – July 2025. Data were collected from primary sources through interviews with nine internal and external informants, observations, and company documentation, supported by secondary data from literature reviews. Data analysis was conducted through the stages of collection, reduction, presentation, and conclusion drawing, and validated using triangulation techniques to ensure the validity and reliability of the findings. The study identifies ten major risks faced by the company, which were mapped in a risk matrix based on frequency and impact levels. The risk assessment produced scores ranging from 6 to 20, categorized within the risk matrix as moderate, high, very high, and extreme. Based on this mapping, risk response strategies and control measures were formulated for each risk category, complemented by structured systems for information, communication, and monitoring to support the sustainable implementation of risk management.