Program Integrated Farming Ketapang merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Tanjung Wangi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian terpadu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat terhadap pelaksanaan program dengan menggunakan pendekatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penilaian dilakukan terhadap lima aspek utama, yaitu perencanaan, pendanaan, pendampingan, pelaksanaan, dan keberlanjutan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai IKM berada pada kategori sangat baik dengan skor 3,84 atau konversi 96,14%. Aspek pendanaan dan pendampingan memperoleh nilai tertinggi, sementara aspek keberlanjutan menunjukkan perlunya peningkatan akses kemitraan pemasaran. Secara keseluruhan, program ini dinilai efektif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan masyarakat. Program Integrated Farming Ketapang direkomendasikan sebagai model praktik terbaik dalam pelaksanaan program TJSL berbasis pemberdayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah melalui kebijakan dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di Kota Bogor. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya interaksi manusia dari berbagai kalangan sehingga menjadikan Kota Bogor sebagai kawasan yang dapat memicu terjadinya penyebaran HIV/AIDS terutama melalui dua cara yaitu hubungan seks yang tidak aman dan NAPZA suntik.Implementasi suatu layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik atau tidak diperlukan adanya kebijakan pemerintah pusat yang diterjemahkan dalam kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian yaitu studi kasus, dan peneltian ini mengunakan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan HIV/AIDS di Kota Bogor terbilang cukup baik, karena telah dapat menurunkan kasus positif setiap tahunnya. Demikian masih banyak yang perlu dibenahi konsep 3 zero pada tahun 2030, dengan maksud untuk menghilangkan kasus baru, kasus kematian yang disebabkan oleh HIV/AIDS, dan diskriminasi yang diterima oleh ODHA. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2016 oleh KPA masih terbilang belum maksimal yang poin utamanya adalah dalam pihak-pihak terkait. Pihak terkait sebagaimana dimaksud yang menjadi permasalahan utama adalah Pemerintah Kota Bogor dan masyarakat Kota Bogor. Saran praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan perhatian khusus bagi pengembangan penuntasan permasalahan HIV/AIDS khususnya bagi Pemerintah Kota Bogor. Pelatihan yang berkaitan dengan cara penangan secara psikologis terhadap ODHA memerlukan teknik-teknik yang pasti agar tidak adanya rasa putus asa dari ODHA dan tetap hendak untuk mengikuti pengobatan secara berkala.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Currently Minang Mart is managed by a private party, namely PT Ritel Modern Minang. Problems in the development of Minang Mart began to emerge after the public found out that the program was not managed by BUMD like the initial concept, but was handed over to the private sector, namely PT RMM (Minang Modern Retail. which was not expected to be achieved so that the management of Minang Mart was given to PT Retai Modern Minang. The purpose of this study was to determine the success or failure of the Implementation of the Program Regarding the Establishment of Minang Mart as an Effort of the Local Government to Empower Traditional Traders in the City of Padang. This study used qualitative methods as a method in solve problems and phenomena that researchers take Qualitative research is carried out to build knowledge through understanding and discovery Qualitative research approach is a research and understanding process based on methods that investigate a social phenomenon and a human problem. The reality on the ground reveals that, since the beginning of the establishment, Minang mart has been managed by PT Retail Modern Minang without any intervention from the BUMD which was initially responsible for the development and establishment of Minang mart. In addition, the purpose of Minang Mart which was planned from the start did not go as expected due to poor management. Saat ini Minang Mart dikelola oleh pihak swasta yaitu PT Ritel Modern Minang. Permasalahan dalam pengembangan Minang Mart mulai muncul setelah masyarakat mengetahui bahwa program itu ternyata tidak dikelola oleh BUMD seperti konsep awal, tetapi diserahkan pada swasta, yaitu PT RMM (Ritel Modern Minang. Hal tersebut disebabkan oleh tidak bersinergi nya ke-3 BUMD yang terlibat sehingga tujuan yang diharapkan tidak tercapai sehingga pengelolaan Minang Mart diberikan kepada PT Retai Modern Minang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya Implementasi Program Mengenai Pendirian Minang Mart Sebagai Upaya Pemerintah Daerah Memberdayakan Pedagang Tradisional Di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode dalam memecahkan masalah-masalah dan fenomena yang peneliti ambil. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Kenyataan yang terjadi lapangan mengungkapkan bahwa, sejak awal berdirinya minang mart sudah dikelola oleh PT Retail Modern Minang tanpa adanya campur tangan dari pihak BUMD yang awalnya menjadi penanggung jawab dalam pengembagan dan pendirian minang mart. Selain itu, tujuan minang mart yang direncanakan sejak awal tidak berjalan dengan yang diharapkan karena manajemen yang buruk.

One aspect of the low achievement of parent rice seeds is due to the capacity of the Department of Agriculture for Food Crops and Horticulture of West Java Province in carrying out their duties to reproduce rice seeds that are not optimal. This research aims to see the capacity of the Department of Agriculture, Food Crops and Horticulture, West Java Province. The aspects used in this descriptive qualitative research are (1) personnel, (2) infrastructure, technology, and financial resources, (3) strategic leadership, (4) program and process management, and (5) networking and linkages. Salah satu aspek rendahnya pencapaian benih padi induk diakibatkan kapasitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam melakukan tugasnya dalam rangka memperbanyak benih padi belum optimal. Tujuan dilakukan penelitian ini guna melihat Kapasitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Aspek yang digunakan dalam riset kualitatif deskriptif ini yakni( 1) personnel ( sumber daya manusia), (2) infrastucture, technology, and financial resources (infrastruktur, teknologi, serta sumber daya keuangan), (3) strategic leadership (kepemimpinan strategis), (4) program and process management (program serta manajemen proses), serta (5) networking and linkages (jejaring kerjasama serta ikatan dengan pihak lain).

Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana Efektivitas Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Ciamis (Studi Pada Objek Wisata Situ Lengkong). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata setelah Pangandaran memisahkan diri menjadi Daerah Otonomi Baru. Dengan begitu maka Pemerintah Kabupaten Ciamis memfokuskan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Situ Lengkong sebagai objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dari tahun 2014-2015. Setelah pelaksanaan program ternyata jumlah PAD yang dihasilkan pada tahun 2015 hanya mencapai 35,99 % dari yang ditargetkan. Temuan tersebut merupakan suatu masalah dari pelaksanaan program tersebut yang disebabkan karena tidak efektifnya program tersebut. Teori yang digunakan yakni teori Efektivitas Program dari Kettner, Moroney dan Martin (2008), beliau mengemukakan bahwa untuk menilai efektivitas program dapat diukur dari Upaya, Efisiensi Biaya, Hasil, Efektivitas Biaya, dan Dampak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan melalui studi kepustakaan serta studi lapangan yang berupa observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, nyatanya pelaksanaan program tersebut belum efektif dalam mencapai tujuannya yakni capaian PAD sesuai target. Belum efektifnya program disebabkan oleh adanya keterbatasan upaya-upaya dan anggaran dalam mengembangkan Situ Lengkong sesuai kebutuhan dilapangan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis. ABSTRACT This paper seeks to present the results of research that describes how the Tourism Destination Development Program Effectiveness in Ciamis (A Study of Situ Lengkong Attractions). This research is based on the fact of declined in local revenue (PAD) Ciamis District of the tourism sector after the Pangandaran separates into New Autonomous Region. However, the Government of Ciamis district development program focusing on the tourism destination attraction Situ Lengkong as the most visited by tourists from the years 2014-2015. After the implementation of the program turned out to be the amount of revenue generated in 2015 reached only 35.99% of the target. The findings indicate the ineffectiveness of the program. The theory used is the effectiveness theory of the program by Kettner, Moroney and Martin (2008), he argued that in order to assess the effectiveness of the program can be measured by Effort, Cost Efficiency, Results, Cost Effectiveness, and Impact. This research is conducted by using descriptive and qualitative approach. Data obtained through literature and field studies in the form of non-participatory observation, indepth interview, and documentation. Testing the credibility of the data using triangulation of sources and triangulation techniques, then the data is reduced, presented, and the conclusions were drawn. Based on the results of research, in fact, the implementation of the program has not been effective in achieving its objectives of local revenue target. The ineffectiveness of the program due to the limitations of efforts and budgets in developing Situ Lengkong according to the needs in the field by the Department of Tourism and Creative Economy Ciamis District.

This research is entitled "Organic Waste Management in Bandung City: A Study on the Effectiveness of the KangPisman Program in Sukamiskin Village". The author uses the theory of Program Effectiveness from Riant Nugroho which consists of the right policy dimensions, the right implementers, the right targets, the right environment and the right process. The research method is descriptive quantitative research method. From the results of the research conducted, it shows that the effectiveness of the organic waste management program in Sukamiskin Village based on the dimensions of the right policy, the right implementer, the right target, the right environment, and the right process are in the high category. These results are known based on the questionnaire distributed to the respondents, namely 100 residents of Sukamiskin Village. Although the results of the study show high effectiveness, there are still some aspects that need to be improved. Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Sampah Organik di Kota Bandung: Suatu Studi Tentang Efektivitas Program KangPisman di Kelurahan Sukamiskin”. Penulis menggunakan teori Efektivitas Program dari Riant Nugroho yang terdiri dari dimensi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Metode penelitian yaitu metode penelitian kuantitatif deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas program pengelolaan sampah organik di Kelurahan Sukamiskin berdasarkan dimensi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses berada pada kategori tinggi. Hasil ini diketahui berdasarkan angket yang dibagikan terhadap responden yaitu 100 orang warga Kelurahan Sukamiskin. Walaupun hasil penelitian menunjukkan efektivitas yang tinggi, namun masih terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena Pandemi Covid-19 di Indonesia dan pemerintah yang terus mengeluarkan perubahan aturan dan kebijakan untuk menekan angka pandemi Covid-19. Namun, perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai covid-19 telah menimbulkan masalah baru bagi sebagian besar lingkungan internal organisasi, termasuk Ditjen P2P. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan resiliensi suatu organisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19, melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan guidance theory resiliensi organisasi yang dikemukakan oleh Hollnagel et. (2011). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teknik analis data melalui tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal P2P mampu bertahan selama krisis pandemi Covid-19 yang berdampak pada ketidakstabilan manajemen organisasi, namun masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan dalam mengimplementasikan strategi dalam upaya resilien tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali yaitu jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dan sistem budaya kerja online untuk jangka panjang, terutama terkait double meeting. This research is motivated by the phenomenon of the Covid-19 Pandemic in Indonesia and the government which continues to issue changes to rules and policies to reduce the number of the Covid-19 pandemic. However, the policy changes made by the government to break the Covid-19 chain have created new problems for most of the organization's internal environment, including the Directorate General of P2P. This study aims to determine the resilience capability of an organization carried out by the Directorate General of P2P of the Ministry of Health during the Covid-19 Pandemic, through a qualitative approach, using the organizational resilience theory guidelines proposed by Hollnagel et. (2011). The data collection methods used were observation, interviews, documentation studies and literature studies. This study uses data analysis techniques through three stages, namely data condensation, data display, and drawing and verifying conclusions. The results of this study indicate that the Directorate General of P2P survived during the Covid-19 pandemic crisis which had an impact on the instability of organizational management, but there were still some shortcomings and limitations in implementing the strategy in this resilience effort. Therefore, there are several things that need to be reconsidered, namely the number of human resources owned and the online work culture system for the long term, especially related to multiple meetings.

Penelitian mengenai Pengawasan Penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi ini dilatarbelakangi oleh Kota Sukabumi merupakan kota yang memiliki presentase penduduk miskin cukup tinggi yakni sebesar 7,70 persen pada tahun 2020. Disamping itu terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 sebesar 21,9 ribu meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 25,4 ribu. Kementrian Sosial meluncurkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) berikut salah satu programnya yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dinas Sosial Kota Sukabumi membentuk KUBE dengan jumlah 16 kelompok yang tersebar di 7 Kecamatan di Kota Sukabumi. Namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 dari 16 jumlah KUBE yang ada di Kota Sukabumi,  jumlah KUBE yang berjalan hanya satu yang berada di Kecamatan Cibeureum. Hal tersebut dikarnakan kurangnya proses pemantauan penilaian yang dilakukan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi dengan menggunakan teori tahap-tahap pengawasan menurut Manullang yang terdiri dari 3 langkah pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengawasan Penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program pemberdayaan masyarakat miskin oleh oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi belum berjalan dengan baik dikarnakan belum memenuhi teori yang dikemukakan oleh Manullang. The research on Supervision of Assessment of Joint Business Groups (KUBE) in the Poor Community Empowerment Program by the Social Service of the City of Sukabumi is motivated by the fact that Sukabumi City is a city that has a fairly high percentage of the poor population, which is 7.70 percent in 2020. Besides that, there is an increase in the number of poor people. the number of poor people from 2019 was 21.9 thousand, increasing in 2020 to 25.4 thousand. The Ministry of Social Affairs launched the Poor Empowerment Program (P2FM) and one of its programs is the Joint Business Group (KUBE). The Social Service of Sukabumi City formed a KUBE with a total of 16 groups spread across 7 sub-districts in Sukabumi City. However, in its implementation in 2019 out of 16 total KUBEs in Sukabumi City, only one KUBE is running in Cibeureum District. This is due to the lack of a monitoring process for the assessment carried out on the Joint Business Group (KUBE). The purpose of this study was to find out how the supervision of the assessment of the Joint Business Group (KUBE) in the Poor Community Empowerment Program by the Social Service of Sukabumi City by using the theory of stages of supervision according to Manullang which consists of 3 steps of supervision. This study uses qualitative methods by conducting observations, interviews, and document analysis as data collection techniques. The results showed that the Supervision of Assessment of Joint Business Groups (KUBE) in the empowerment program for the poor by the Social Service of Sukabumi City had not gone well because it did not meet the theory put forward by Manullang.

Pemerintah Kota Bandung semakin serius dalam pengembangan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan konsep Smart City. Perencanaan Pembangunan Kota berbasis teknologi informasi komunikasi atau aplikasi online menjadi elemen sangat penting dalam melibatkan masyarakat dan pemerintah Kota Bandung untuk menangani permaslahan yang berkaitan dengan urusan perkotaan, layanan publik perkotaan dan tata kelola pemerintahan kota..  Secara struktur birokrasi pelaksaan e-Musrenbang di Kecamatan Cibiru menunjukkan dampak positif dimana prosesnya lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan ini, masih mengalami hambatan yang berkaitan dengan aspek komunikasi, sumberdaya, dan sikap pelaksana. Penelitian menemukan bahwa meskipun kerjasama antara Bappelitbang Kota Bandung (Pemerintahan), IAITB Jabar (Akademisi), Relawan e-Musrenbang (Civil Society), dan Telkomsel (Bisnis), mampu menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan suatu rencana program, namun dalam prakteknya masih menghadapi berbagai permasalahan mengenai bagaimana Bappelitbang kota Bandung menurunkan digital divide diantara para user e-Musrenbang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan penduduk di Kota Cirebon mendorong peningkatan juga pada penduduk wajib administratif untuk pembuatan dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan sebagai instansi pelaksana di bidang kependudukan harus mampu menanggapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat dengan kapasitas organisasinya. Namun dari hasil lapangan mengindikasikan permasalahan seperti sumber daya manusia, infrastruktur dan keterlibatan pihak lain menunjukkan belum memadai.Penelitian ini bertujuan menjelaskan kapasitas organisasi Disdukcapil Kota Cirebon dalam menerbitkan dokumen kependudukan menggunakan teori (Horton et al., 2003). Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian mengukur dua sub variabel: resources (staffimembers,iinfrastructure, technology, andi financialiresources) dan managementi(strategicileadership, programiand process management, networking andilinkages). Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 28 responden. Managementimerefleksikan kapasitas organisasi lebih kuat (R Square 0,944) dibanding resources (R Square 0,851). Dimensi terkuat dalam hubungan dengan kapasitas organisasi adalah infrastructure, technology, and financial resources (R Square 0,891), strategic leadership (R Square 0,830), dan program and process management (R Square 0,786). Sedangkan staff members (R Square 0,707) dan networking and linkages (R Square 0,657) lemah. Rekomendasi yang diajukan yaitu dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik serta menjalin kemitraan strategis dengan pihak eksternal. This researchiis motivated by theiincrease in population in the city of Cirebon, which also drives an increase in the number of residents required to complete administrative tasks for the creation of population documents. The Population Office, as the implementing agency in the field of population, must be able to respond to the demands of service to the community with its organizational capacity. However, field results indicate that issues such asistaffimembers, infrastructure, and involvement of other parties are still inadequate.This research aims to explain the capacity of the Disdukcapil organization in Cirebon City to issue population documents using the theory (Horton et al., 2003). With a quantitative approach, the research measures two sub-variables: resources (staffimembers,iinfrastructure,itechnology, and financial resources) and managementi(strategicileadership, programiand process management, networking andilinkages). Data were collected through questionnaires from 28 respondents. Management reflects a stronger organizational capacity (R Square 0.944) compared to resources (R Square 0.851). The strongest dimensions in relation to organizational capacity are infrastructure, technology, and financial resources (R Square 0.891), strategic leadership (R Square 0.830), and program and process management (R Square 0.786). Meanwhile, staff members (R Square 0.707) and networking and linkages (R Square 0.657) are weak. he recommendation proposed is to manage human resources well and establish strategic partnerships with external parties.

Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (Four in One) Kendaraan Roda Empat di Kawasan Pasteur, Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (Four in One) Kendaraan Roda Empat di Kawasan Pasteur, Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2014). Penelitian ini dilatar belakangi oleh penumpukan kendaraan dan kemacetan pada saat weekend di Pasteur, Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (Four in One)di PasteurKota Bandung dalam menanggulangi kemacetan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yang mengemukakan empat faktor seperti communication (Komunikasi), resources (Sumber Daya), dispositions (Disposisi), dan bureaucratic structure (Struktur Birokrasi). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan dilapangan dan triangulasi teknik data. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) di Pasteur Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2014) belum dapat dikatakan berhasil. Terlihat dari masih kurangnya sumber daya (resources) yang baik dalam mewujudkan tujuan kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One, kemudian kurangnya komitmen dan tidak adanya SOP (Standar Operating Procedure) dalam pengelolaan kawasan 4 in 1 (Four in One) mengakibatkan lemahnya kebijakan yang sedang diimplementasikan serta sulitnya menentukan kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) masih belum berjalan dengan optimal disebabkan masih ada beberapa faktor yang terdapat pada teori Edward III dalam proses implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) yang belum sepenuhnya mendukung proses implementasi kebijakan tersebut.014). Penelitian ini dilatar belakangi oleh penumpukan kendaraan dan kemacetan pada saat weekend di Pasteur, Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (Four in One)di PasteurKota Bandung dalam menanggulangi kemacetan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yang mengemukakan empat faktor seperti communication (Komunikasi), resources (Sumber Daya), dispositions (Disposisi), dan bureaucratic structure (Struktur Birokrasi). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan dilapangan dan triangulasi teknik data. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) di Pasteur Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2014) belum dapat dikatakan berhasil. Terlihat dari masih kurangnya sumber daya (resources) yang baik dalam mewujudkan tujuan kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One, kemudian kurangnya komitmen dan tidak adanya SOP (Standar Operating Procedure) dalam pengelolaan kawasan 4 in 1 (Four in One) mengakibatkan lemahnya kebijakan yang sedang diimplementasikan serta sulitnya menentukan kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) masih belum berjalan dengan optimal disebabkan masih ada beberapa faktor yang terdapat pada teori Edward III dalam proses implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) yang belum sepenuhnya mendukung proses implementasi kebijakan tersebut.

This research is based on the increasing waste problem in the South Jakarta Administrative City, while the capacity of the Bantargebang TPST is increasing, it is difficult to accommodate the waste produced by the community. In solving this problem, the Integrated Waste Management Unit of the DKI Jakarta Provincial Environmental Service together with the City Government of Osaki, Kagoshima Prefecture, Japan formed the Jakarta Recycle Center (JRC) program which aims to reduce the volume of waste entering the Bantargebang TPST and increase public awareness to reduce waste. from the source. The purpose of this study is to describe the implementation of the Jakarta Recycle Center (JRC) program in household waste management in Pesanggrahan District, South Jakarta Administration City is guided by the theory proposed by R. Kent Weaver regarding 8 (eight) aspects of implementation analysis. The data analysis technique is done by copying the data, looking for general ideas, coding the data, narrating the results and drawing conclusions. To test the accuracy of the data, the authors use triangulation based on techniques and sources. The result of this research is that the implementation of the Jakarta Recycle Center (JRC) program in Pesanggrahan District, South Jakarta Administration City is not effective in its implementation, when viewed from the implementation that has not fully fulfilled the 8 (eight) aspects of the implementation analysis. There are obstacles and obstacles in its implementation, namely the capacity of the Environmental Implementation Unit of Pesanggrahan District, South Jakarta Administration City as the implementing unit related to the provision of resources and the capacity of the implementing unit in program implementation.   Penelitian ini didasarkan oleh permasalahan sampah yang semakin meningkat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sedangkan kapasitas TPST Bantargebang semakin membludak, sulit untuk menampung sampah yang dihasilkan masyarakat. Dalam menyelesaikan persoalan ini, Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Kota Osaki, Prefektur Kagoshima, Jepang membentuk program Jakarta Recycle Centre (JRC) yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang dan meningkatkan kesadaran masyarakat unuk mengurangi sampah dari sumber. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi program Jakarta Recycle Centre (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh R. Kent Weaver mengenai 8 (delapan) aspek analisis implementasi. Teknik analisis data dilakukan dengan penyalinan data, mencari gagasan umum, pengkodean data, menarasikan hasil dan menarik kesimpulan. Untuk menguji keakuratan data, penulis menggunakan triangulasi berdasarkan teknik dan sumber. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi program Jakarta Recycle Centre (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak efektif dalam pelaksanaannya, apabila dilihat dari implementasi yang belum sepenuhnya memenuhi 8 (delapan) aspek analisis implementasi tersebut. Terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, yaitu kapasitas Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai unit pelaksana terkait penyediaan sumber daya serta kapasitas unit pelaksana dalam pelaksanaan program.

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut tahun 2022. Penggunaan dana desa untuk tahun 2022 difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, Kebijakan bantuan langsung tunai dana desa merupakan bantuan yang bersumber dari dana desa. kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan kemampuan daya beli penduduk miskin di desa, menghindari terjadinya tingkat pengangguran yang tinggi, serta melindungi masyarakat dengan pendapatan per kapita yang rendah agar dapat menjaga ketahanan sosial mereka. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut tahun 2022. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor keberhasilan implementasi kebijakan dari Said Zainal Abidin (2019) yang dapat dilihat dari beberapa faktor di antaranya adalah yang pertama faktor internal yaitu kondisi kebijakan dan faktor-faktor pendukung selanjutnya faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan dan pihak-pihak yang terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun dalam penyelenggaraan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut tahun 2022 sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan masih terdapat beberapa aspek-aspek yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu dalam faktor internal kebijakan pada aspek keuangan, aspek logistik, dan aspek partisipasi.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan; Bantuan langsung tunai dana desa

Latar belakang penulis ini adalah ketertarikan penulis melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengingat banyaknya jumlah rumah kos di Kota Bandung yang setiap tahunnya meningkat. Hal ini dikarenakan banyaknya perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang berdiri di Kota Bandung. Hal ini juga berdampak kepada kebutuhan akan fasilitas yang terus meningkat termasuk kebutuhan akan rumah kos. Kebutuhan yang tinggi akan rumah kos, menjadikan bisnis rumah kos di Kota Bandung makin meningkat. Penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung oleh Badan Pengelolan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan menggunakan teori langkah – langkah pengawasan menurut Griffin yang terdiri dari empat langkah pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung kurang baik. Penyebabnya adalah keterbatasan data base potensi rumah kos di Kota Bandung dan prosedur pada tahap pengawasan belum berjalan maksimal, serta sanksi berupa teguran yang diberikan kepada pelanggar wajib pajak rumah kos di Kota Bandung belum menyeluruh. Saran penulis dalam penelitian ini diantaranya mininjau kembali data base wajib pajak rumah kos yang ada dengan memetakan berdasarkan pembagian wilayah kerja sehingga mendapatkan gambaran yang lebih pasti tentang wajib pajak rumah kos dan menegaskan pemilik rumah kos yang masih enggan mendaftakan diri menjadi wajib pajak, serta menjalankan sanksi sesuai dengan yang tertera pada Perda dan Perwal.

Industri Kecil Menengah (IKM) berperan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah IKM terbesar se Provinsi di Indonesia. Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan kontribusi ekspor terbesar ketiga di Indonesia, pada tahun 2023. Namun, masih terdapat tantangan dan kendala dihadapi oleh para IKM. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur berupaya memberdayakan IKM agar siap bersaing di pasar internasional. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya pemberdayaan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dengan pendekatan ekspor, menggunakan Teori Pemberdayaan Hasdiansyah (2023) yang mencakup 8 aspek pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mencakup pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan telah berjalan baik. Namun, keterbatasan anggaran, waktu, dan jaringan distribusi masih menjadi kendala, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut, khususnya bagi para pelaku IKM yang masih baru atau berskala kecil. Small and Medium Industries (IKM) play a role in maintaining the economic stability of Indonesia, especially in East Java Province, which has the largest number of IKM in the country. East Java is also the third-largest contributor to exports in Indonesia in 2023. However, there are still challenges and obstacles faced by IKM. Therefore, the Department of Industry and Trade of East Java is working to empower IKM to be ready to compete in international markets. This study aims to describe the empowerment efforts of IKM by the Department of Industry and Trade of East Java with an export-oriented approach, using Hasdiansyah's Empowerment Theory (2023) which includes 8 aspects of empowerment. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis includes collection, condensation, presentation, and drawing conclusions. The results show that the empowerment program has been running well. However, limitations in budget, time, and distribution networks remain obstacles, so further development is needed, especially for new or small-scale IKM players.

Suara dari pemilih muda dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Jawa Barat menjadi sasaran bagi partai-partai politik, karena jumlah pemilih muda mencapai 30% dari jumlah pemilih keseluruhan. PKB Jawa Barat memiliki strategi untuk menarik suara pemilih muda untuk  meningkatkan jumlah anggota terpilih PKB Jawa Barat di DPRD Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah anggota terpilih dari PKB Jawa Barat dalam pemilihan umum legislatif daerah 2019 di Jawa Barat meningkat drastis, pada tahun 2014 PKB Jawa Barat hanya mendapatkan 7 kursi anggota DPRD Jawa Barat dan 2019 PKB Jawa Barat mendapatkan 12 kursi anggota DPRD Jawa Barat. Peningkatan jumlah anggota yang terpilih karena PKB Jawa Barat memiliki strategi yang menyasar pemilih muda untuk memilih PKB Jawa Barat sebagai wakil rakyat di DPRD Jawa Barat.

This research discusses about the Collaboration in the Implementation of the Personality Development Program for Correctional Inmates in Sumedang Regency. The personality development program for correctional inmates in Sumedang Regency is an effort made by the Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang to foster inmates in the religious field to become better individuals. The implementation of personality development is the Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang in collaboration with the Kementerian Agama Sumedang. However, in its implementation, problems are still found, including in collaborative communication and collaboration resources. The research method used in this study is a qualitative method. While the theory used as guidance in this research is the theory of collaboration success factors proposed by Mattesich and Monsey (1992) namely the collaboration environment, characteristics of collaboration members, collaboration processes, collaborative communication, collaboration goals and collaboration resources. The results of this study indicate that collaboration in the implementation of the Personality Development Program for Correctional Inmates in Sumedang Regency has in principle been going well. This can be seen from the six success factors of collaboration according to Mattesich and Monsey (1992) that almost all of the six factors went well. But there are still some factors that have not gone well. Factors that have been going well are the collaboration environment, the characteristics of the collaboration members, the collaboration process and the collaboration goals. While the success factors for collaboration that have not been going well are collaboration communication factors and collaboration resources. Penelitian ini membahas tentang Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang. Program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang untuk membina narapidananya dibidang keagamaan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pelaksanaan pembinaan kepribadian tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang berkolaborasi dengan Kementerian Agama Sumedang. Namun, didalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan diantaranya dalam komunikasi kolaborasi dan sumber daya kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan sebagai guidance dalam penelitian ini adalah teori faktor keberhasilan kolaborasi yang dikemukakan oleh Mattesich dan Monsey (1992) yaitu lingkungan kolaborasi, karakteristik anggota kolaborasi, proses kolaborasi, komunikasi kolaborasi, tujuan kolaborasi dan sumber daya kolaborasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari enam faktor keberhasilan kolaborasi menurut Mattesich dan Monsey (1992) bahwasannya dari ke enam faktor tersebut hampir semuanya berjalan dengan baik. Tetapi masih ada beberapa faktor yang belum berjalan dengan baik. Faktor yang sudah berjalan dengan baik yaitu lingkungan kolaborasi, karakteristik anggota kolaborasi, proses kolaborasi dan tujuan kolaborasi. Sedangkan faktor keberhasilan kolaborasi yang belum berjalan dengan baik adalah faktor komunikasi kolaborasi dan sumber daya kolaborasi.

Hasil penelitian tentang Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di Kabupaten Subang didasarkan pada adanya permasalahan mengenai rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendukung program Keluarga Berencana, hal ini terkait dengan kinerja penyuluh lapangan keluarga berencana yang belum maksimal. Kinerja pegawai itu sendiri merupakan hasil kerja yang bisa didapat baik oleh individu maupun kelompok didalam sebuah organisasi sesuai dengan pekerjaanya masing - masing dalam hal menggapai tujuan organisasi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di Kabupaten Subang, Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana tersebut, penulis menggunakan teori dari Terence Mitchell, yang menjelaskan bahwa kinerja pegawai yang baik harus dilihat dari 5 dimensi, antara lain: Kualitas pekerjaan, Komunikasi, Kecepatan kerja, Kemampuan pegawai, dan Inisiatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini   adalah  metode  deskriptif  melalui  pendekatan  kuantitatif.  Data  dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan penyebaran angket kepada seluruh Kepala Unit Pelayanan Teknis pada masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Subang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana   pada   Kantor   Badan   Pemberdayaan   Masyarakat   dan   Keluarga Berencana di Kabupaten Subang secara keseluruhan dilihat berdasarkan teori Mitchell berada dalam kategori baik, kendati demikian ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan kinerja pegawai

Penelitian ini didasari oleh hasil capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPPD Kota Bandung di tahun 2017-2019 berturut-turut tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, namun saat terjadinya pandemi corona virus pada tahun 2020-2021 realisasi penerimaannya mencapai target yang ditetapkan. Meskipun begitu piutang yang berasal dari pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan yang signifikan diikuti dengan penurunan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan upaya-upaya intensifikasi pemungutan yang dikemukakan oleh Sidik (2002). Hasil penelitian menunjukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah melakukan kegiatan intensifikasi dan kelima upaya pada teori sudah diterapkan namun pada proses pelaksanaanya belum optimal. Hal tersebut dapat terlihat bahwa jumlah piutang yang berasal dari pajak bumi dan bangunan terus mengalami peningkatan hingga lebih dari satu triliun rupiah ditahun 2021, serta jumlah wajib pajak yang menurun sangat signifikan. Itu diketahui karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, yang disebabkan oleh lemahnya sanksi hukum yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar atau lalai dalam melakukan pembayaran pajak sehingga wajib pajak tidak merasakan jera atas sanksi yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan mendekatkan diri kepada masyarakat untuk bertukar pikiran mengenai permasalahan pada tanah yang dimiliki, serta memperluas pelayanan pembayaran dengan berkerjasama dengan OPD untuk memudahkan masyarakat membayarkan pajaknya. This research is based on the results of the achievement of land and building tax revenues at the Bangun City BPPD in 2017-2019 successively unable to achieve the set target, but during the corona virus pandemic in 2020-2021 the realization of revenue reached the set target. Nevertheless, land and building tax receivables increased significantly, followed by a decrease in land and building taxpayers. This study used a qualitative method with a descriptive approach. This study used elements of the intensification efforts from Sidik (2002). The result of the studi show that Badan Pendapatan Daerah Bandung City has carried out intensification activities and the five efforts in theory have been applied, but the implementation process not optimal. It can be seen that the amount of receivables originating from land and building taxes continues to increase to more than one trillion rupiah in 2021, and the amount of taxpayers has decreased significantly. It was known that due to the lack of awareness of taxpayers in paying their taxes, which is caused by the weakness of legal sanctions given to taxpayers who violate or are negligent in paying taxes so that taxpayers do not feel deterred from the applicable sanction. Efforts made by Badan Pendapatan Daerah are by conducting outreach activities and getting closer to taxpayers to exchange ideas about problems on the land they own, as well as expanding payment services by collaborating with OPD to make easier for taxpayers to pay their taxes.

ABSTRACTThis study contains an explanation of the author's research on training and its influence on employee performance in the Management Transportation and Parking Sector of the Bandung City Transportation Agency in overcoming congestion. This was motivated by the performance of the Bandung City Transportation Agency in overcoming congestion which continued to increase but did not reach the target set in the previous Strategic Plan, especially since 2016- 2018. This is caused by many things, one of which is related to Human Resources (HR) under one of the priorities of the Transportation Agency in overcoming congestion. Currently, to improve the ability of employees to overcome congestion, the Transportation and Parking Management Sector of the Bandung City Transportation Agency sends its employees to conduct special training related to their work. The research method used is a descriptive quantitative method with nonexperimental research design which aims to determine the level of the relationship between the independent variables, namely training using the theory of Robert L. Mathis and John H. Jackson and the dependent variable, namely employee performance by making the theory put forward by Mahmudi as a reference. Respondents in this study were 44 employees of the Transportation Management and Parking Sector of the Bandung City Transportation Agency. This study were also supported by interviews and observations of employees. The result of this research is that training has an effect of 22.2%, the category level of the relationship is quite high, while the rest is influenced by other variables which are not examined. From these results, the authors conclude that overall the training variables have shown their influence on employee performance variables even though some indicators fall into the bad category. ABSTRAKPenelitian ini berisi tentang pelatihan dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi kemacetan. Dilatarbelakangi oleh kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi kemacetan yang terus mengalami kenaikan namun tidak mencapai target yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis sebelumnya terutama sejak tahun 2016-2018. Hal itu disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan salah satu prioritas Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan. Saat ini untuk meningkatkan kemampuan pegawainya dalam mengatasi kemacetan, Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung mengirimkan pegawai-pegawainya untuk melakukan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaannya Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan desain penelitian non-eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel bebas yaitu pelatihan dengan menggunakan teori dari Robert L. Mathis dan John H. Jackson dan variabel terikat yaitu kinerja pegawai dengan menjadikan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi sebagai acuan. Responden dalam penelitian ini adalah 44 pegawai Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung termasuk di dalamnya 3 Kepala Seksi dan 1 Kepala Bidang. Penelitian didukung juga dengan wawancara dan observasi pada pegawai. Hasil dari penelitian ini adalah pelatihan berpengaruh sebesar 22.2% kategori tingkat hubungan cukup tinggi sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dari hasil tersebut penulis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel pelatihan sudah memperlihatkan pengaruhnya terhadap variabel kinerja pegawai walaupun ada beberapa indikator yang masuk ke dalam kategori tidak baik.