In regard to scientific journals that based on the empirical studies has shown that the advancement of education in Indonesia is hampered that characterized by the low of students’ mastery in science and technology. It happened because of the low student engagement in learning activities (college engagement). Therefore, it needs to examine relationship between college engagement with academic achievement (GPA) as a reflection of the mastery of learning subject. The respondent were determined based on the quality GPA through proportionate stratified random sampling technique that gained as much as 317 students, from several departments in UIN SGD and UNISBA. The design used correlational research, where college engagement variable measured by Engaged Learning Index (ELI). Statistical test used rank Spearman correlation test. The result has show a high correlation between college engagement and GPA (0.866), and student participation in the learning process was the highest dimension (0.846) associated with GPA

This research was focused to get an overview of tawakal and anxiety among students who taking courses of the Rorschach test practicum at the Psychology Faculty of UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Data were collected from 32 students by using questionnaires of tawakal and anxiety. The tawakal questionnaire used instrument made by Prapti Ningsih, consist of 53 items. Level of anxiety assessed by the Penn State Woory Questionnaire (PSWQ) developed by Meyer, Miller, Metzger, and Borkovec, which consist of 16 items. The result has shown that 4 students have high scores in both tawakal and anxiety. 18 students with high of tawakal and moderate anxiety. 6 students with high in tawakal and low anxiety. A student with moderate in tawakal and high anxiety. 3 students with a moderate score in both tawakal and anxiety.

This study was aimed to capture the readiness to change of the “X” University as an organization regarding to the vision is becoming a world class university. Using the organizational change readiness concept by Sutanto (2008) that covering 7 aspects namely perception toward change, vision of change, mutual trust and respect, change initiative, management support, acceptance, and organization manages the change process. Respondent was 121 employees of the University „X‟ from two faculties who met the criterion. This was a quantitative research that using survey method. The result has shown that two aspects namely vision of change and acceptance were important ones that have effect on organizational change readiness of the “X” university.

Kekuasaan negara termasuk kekuasaan yang menjalankan fungsi yudikatif jelas dijalankan oleh seorang hakim karir, hal ini ditegaskan pula dengan ketiadaan pengakuan terhadap hakim Ad Hoc yang merupakan State auxiliary organ. Kedudukan hakim ad hoc di Indonesia masih belum jelas, apakah menjadi bagian dari pejabat negara yang menjalankan fungsi yudikatif atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait kedudukan hakim ad hoc di dalam peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal ini. Berdasarkan pembahasan artikel ini terlihat jelas bahwa hakim ad hoc secara pengaturan perundang-undangan tidak dapat dianggap sebagai penyelenggara kekuasaan yudikatif. Ketiadaan kewenangan hakim tipikor ad hoc sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif juga terlihat jelas dengan adanya Pasal 58 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang secara tegas menyebutkan bahwa hakim impermanent atau ad hoc bukan merupakan pejabat penyelenggara kekuasaan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim ad interim atau ad hoc tidak dapat dikategorikan sebagai hakim yang sejajar dengan hakim karir atau sebagai pejabat pelaksana kekuasaan negara, khusunya kekuasaan negara terkait dengan kekuasaan yudikatif di lingkungan peradilan.

Pembaharuan hukum pidana adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk penyesuaian hukum yang berlaku dengan  perubahan nilai, zaman, teknologi, wawasan nasional, dan internasional. Pidana mati di Indonesia juga perlu diperbarui menyesuaikan perkembangan tersebut terkhusus pada penyesuaian nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana mati dalam perundang-undangan pidana Indonesia di masa sekarang, dan menganalisis kebijakan formulasi hukum yang dicita-citakan tentang pidana mati bersyarat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa hukum di Indonesia sekarang belum mengatur tenang pidana mati bersyarat, sehingga masih ada pertentangan antara golongan yang ingin menghapus pidana mati dan golongan yang ingin tetap menerapkan pidana mati. Pidana mati bersyarat diperlukan sebagai jalan tengah antara dua golongan tersebut. Pidana mati bersyarat juga diperlukan sebagai proses evaluatif narapidana dalam menjalani hukuman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan wawasan nasional dan internasional.

Pentingnya legal entity dan legal product bagi kegiatan usaha yang kompetitif, tapi masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang legal entity dan legal produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini membahas bagaimana legal entity dan legal product yang dipahami oleh para pelaku Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM), dan motivasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan kedua aspek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian empiris dengan pendekatan participatoris, pendekatan statute, pendekatan legal-sosiologis, dan sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa literasi atau tingkat pemahaman dan motivasi pelaku UMKM Jawa Tengah terhadap pentingnya legal entity and legal product tinggi dan  model yang tepat untuk memotivasi para pelaku UMKM mendapatkan  legal entity and legal product, adalah pemberdayaan yang terus menerus dengan melibatkan peran stakeholders antara lain, Dinas Koperasi dan UKM serta dinas terkait, perbankan, notaris, perguruan tinggi, perkumpulan UMKM, dan DUDI. Kesimpulannya, legal entity dan legal product telah dipahami dengan baik oleh pelaku UMKM, dan untuk mendapatkan legal entity dan legal produk perlu dukungan dari semua pihak dan pendampingan dari kampus.

Semakin tingginya persaingan di industri perbankan Indonesia, mendorong banyak bank meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan memamfaatkan perkembangan teknologi informasi. Inovasi layanan dalam penggunanan teknologi informasi mendorong perbankan untuk memasuki era layanan perbankan digital. Namun, berkembangnya layanan perbankan digital juga meningkatkan resiko yang akan dihadapi oleh bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran penyelenggaraan layanan perbankan digital serta perlindungan nasabah atas resiko dari layanan perbankan digital. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penyelenggaraan layanan perbankan digital diatur oleh Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 yang merupakan perlindungan preventif terkait perlindungan nasabah. Adanya Peraturan OJK ini diharapkan bank sebagai penyelenggara layanan perbankan digital selalu mengedepankan menejemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Perlindungan represif berupa pertanggungjawaban pihak bank atas pengaduan dari nasabah pengguna layanan perbankan digital.

The problems of interaction between humans and digital technologies based on artificial intelligence cannot be regarded as resolved. The aim of this study is, through the generalisation of various viewpoints on the interaction between humans and artificial intelligence, to find an answer to the question of whether the digital revolution represents another, albeit radical, improvement in human life, one that may nevertheless displace humans from the pinnacle of evolution, or whether it constitutes something that is destined to replace humans altogether. The following methods were employed: logical analysis, observation, sociocultural analysis, synthesis, comparison, induction, forecasting, and generalisation. The results obtained indicate that three key problems in the interaction between humans and artificial intelligence have been identified. First, there is a declining human capacity to control digital technologies due to their revolutionary development. Second, there is an incorrect assessment of, or even a complete disregard for, the negative consequences of the total digitalisation of all spheres of life. Third, humans tend to overestimate their ability to control digital technologies based on artificial intelligence. In order to ensure further interaction between humans and the artificial intelligence they have created, the study proposes measures aimed at counteracting the criminalisation of artificial intelligence.

Negara diakui sebagai salah satu subjek hukum dalam Hukum Perdagangan Internasional. Negara memiliki kedaulatan untuk mengatur barang atau jasa yang keluar dan memasuki wilayahnya. Kewenangan mengatur tersebut termasuk dalam kedudukannya pada posisi Negara sebagai pedagang. Dalam perkembangannya kedudukan Negara juga menjadi pihak pembeli. Tulisan ini bertujuan untuk mengekplorasi kedudukan negara sebagai pembeli dalam konteks  hukum perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh Negara berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa suatu Negara dapat menjadi pembeli melalui BUMN yang diwajibkan untuk memberitahukan perusahaan tersebut kepada Council for Trade in Good sebagai implementasi dari prinsip non-diskriminasi dan juga untuk menjamin transparansi kegiatan perdagangan. Dalam pengertian Negara sebagai pembeli, dapat dipahami bahwa hubungan perdagangan yang terjadi antara Negara sebagai pembeli dan pedagang adalah hubungan kontraktual. Oleh karena itu, prinsip kebebasan berkontrak, termasuk prinsip pemilihan cara penyelesaian sengketa dapat diterapkan, baik mengenai pilihan hukum maupun pilihan forum.

The utilization of advanced technologies in the context of digital transformation plays a crucial role in economic progress and growth. However, the use of cutting-edge technologies such as AI and 3D printing must be supported by an adequate legal framework to prevent violations of intellectual property protection principles and avoid harming intellectual property holders. This study aims to explore the issues that may arise from the use of AI and 3D printing technologies. Using a normative legal research method with a comparative approach, this study analyzes the paradox of protection created by these issues, while highlighting the problems found in the legal norms of relevant legal frameworks, such as patent and industrial design regimes. The analysis reveals limitations in the application of the exhaustion doctrine, which could provide balanced protection for the use of these two advanced technologies. Based on these findings, the study offers recommendations for strategic legal development that could be applied by Indonesia and Vietnam, as two ASEAN countries with significant potential in the era of digital transformation. | Pemanfaatan teknologi terdepan dalam konteks transformasi digital berperan penting terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemanfaatan teknologi terdepan seperti AI dan pencetakan 3D perlu didukung oleh kerangka hukum yang memadai, agar tidak melanggar prinsip perlindungan kekayaan intelektual dan merugikan pemegang hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan yang dapat ditimbulkan dalam pemanfaatan teknologi AI dan pencetakan 3D. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, penelitian ini menganalisis paradoks perlindungan yang ditimbulkan oleh permasalahan ini, serta menggarisbawahi permasalahan yang ditemukan dalam norma-norma hukum dari kerangka hukum yang relevan, seperti rezim paten dan desain industri. Analisis penelitian ini menemukan adanya keterbatasan dalam penerapan doktrin exhaustion, yang dapat memberikan perlindungan berimbang terhadap pemanfaatan kedua teknologi terdepan ini. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi pengembangan hukum strategis yang dapat diterapkan oleh Indonesia dan Vietnam, sebagai dua negara ASEAN dengan potensi yang besar di era transformasi digital.

Diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yang merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, membawa perubahan dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia yaitu berkaitan dengan upaya administratif. Selanjutnya memunculkan permasalahan mengenai pertama, apakah upaya administratif menjadi kewajiban yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN; dan kedua bagaimanakah prosedur hukum melakukan upaya keberatan pada sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN); dan ketiga bagaimana akibat hukum terhadap tidak dilaksanakan upaya administratif oleh pihak Penggugat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan upaya administrasi terhadap sengketa tata usaha negara. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif wajib dilakukan sebagai perlindungan hukum bagi rakyat dalam sengketa tata usaha Negara, dan prosedur hukum melakukan upaya keberatan pada sengketa ASN diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Hakim akan menolak pihak Penggugat jika belum menempuh upaya administratif yang sudah tersedia.

Penyelesaian perkara penganiayaan melalui proses litigasi lekat dengan hukum sebagai sarana pembalasan. Konsep keadilan restoratif menitik beratkan pada mekanisme pemaafan dan bukan lagi pembalasan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga koban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan atas pelanggaran guna mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui lebih jauh konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan menyertakan peraturan-peraturan terkait yang mengatur tentang keadilan restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini doctrinal atau normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan analisis, serta pendekatan kasus dalam menganalisis isu hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif telah diterapkan melalui regulasi seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penyelesaian kasus penganiayaan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan pada tahap penyidikan tanpa melalui proses litigasi, dengan mediasi, rekonsiliasi, dan dialog antara pihak terlibat. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan daripada hukuman, mengubah paradigma dari sistem pembalasan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tinggi tak terkecuali pada tenaga kerja migran yang ada di luar negeri. Adanya tenaga kerja migran mendorong pengurangan jumlah pengangguran serta peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya permasalahan tenaga kerja migran di luar negeri menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Republik Indonesia sehingga fungsi negara guna melindungi warga negara nya di luar negeri menjadi hal yang penting. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder yang diuraikan secara deskriptif. Sudah terdapat banyak instrumen hukum dalam hal perlindungan baik warga negara maupun badan hukum Indonesia di luar negeri sehingga pelaksanaan perlindungan oleh pemerintah harus lebih dioptimalkan. Kesadaran dari warga negara terutama tenaga kerja migran dalam hal pelaporan kepada perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja migran. Semua teknis perlindungan secara teknis yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan aturan hukum internasional maupun nasional.

Kejahatan narkotika berada pada tingkat yang membahayakan terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi pidana dalam Undang Undang Narkotika yang akan datang (ius constituendum). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan tentang sanksi pidana khususnya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia yang ada selama ini belum mewujudkan ide keseimbangan/monodualistik sebagai nilai - nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan formulasi pidana dalam Undang Undang Narkotika yang akan datang (Ius Constituendum) harus mengutamakan tindakan - tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki guna mewujudkan dan mengimplementasikan ide keseimbangan / monodualistik.

Tulisan ini membahas mengenai kebebasan pers di Indonesia khususnya pasca reformasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan konsep pers yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak mudah dipengaruhi dan diintervensi. Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Roberts Seidman digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan gagasan implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam kebebasan pers di Indonesia. Pada akhirnya, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pers perlu kembali mendasarkan pemikirannya pada awal pembentukan undang-undang yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Tap MPRS XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, yang memuat nilai-nilai Pancasila, yaitu prinsip-prinsip penegakan kebebasan pers yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada negara.

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga anak dibawah umur. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan dan menganalisis faktor apa saja yang dapat menghambat proses penegakan hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian yang didapat penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu secara diversi. Adapun faktor penghambat proses penegakan hukumnya adalah psikologi sosial anak, banyak anak yang tidak mau diminta keterangan, kurangnya bimbingan dari orang tua akan bahaya berlalu lintas, belum tersedianya ruang diversi, perbedaan keterangan yang diberikan oleh para saksi dan terdakwa, serta menentukan siapa yang bersalah.

The background of this research begins with the fact that modern society follows an exponential pattern of life, where society develops rapidly, leading to a gap between the new lifestyle and the laws that govern it. This is due to the static nature of law and its relatively slow process of reform and adaptation in comparison to the rapid development of society. Based on this problem background, the aim of this study is to analyze the theoretical review of sociological jurisprudence theory in the context of law and society in the era of digital globalization and to analyze and examine the role of legal theory in social life in the digital globalization era, from the perspective of law theory as a tool of social engineering. The research method used in this study is qualitative, with a conceptual, analytical, and philosophical approach. The findings of the research indicate that, given the VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous) characteristics of society, there is a need for the embodiment of law as social engineering in the process of change, and law as social control is also required as a means of controlling social engineering. The conclusion drawn from this study is that the theory of social engineering is ineffective if a country has characteristics with a positivist approach to law. Therefore, a country’s legal system must adopt a pluralistic approach to integrate aspects that go beyond just positive law.

Penanggulangan terorisme di Indonesia berada pada fase pencegahan radikalisme. Dekade ini (2010 – 2020) terdapat temuan yang mengindikasikan paparan radikalisme dikalangan anak – anak. Paparan radikalisme dini disinyalir menyebabkan munculnya bibit teroris baru dan juga regenerasi organisasi teroris tertentu yang berkembang secara pesat. Tujuan gagasan konseptual memberi masukan kepada Pemerintah agar bertindak melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memiliki peranan penting pada pencegahan dan penanggulangan radikalisme dikalangan anak khususnya pelajar, dengan menitik beratkan pada dasar hukum lembaga negara guna pembentukan sebuah padu kerja antara tiga lembaga pemerintah. Gagasan ini menggunakan teori pertanggungjawaban negara dan teori lembaga negara yang menuntun padu kerja antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diharapkan mampu membuat sebuah kurikulum Pendidikan yang dirancang untuk mengacu pada karakteristik Pancasila. Penulisan ini menemukan bahwa peraturan dan dasar hukum kerjasama antar lembaga telah ada dan persiapan landasan teknis kerjasama perlu disiapkan, sehingga tindakan dan hasil kurikulum Pendidikan dengan dasar karakter Pancasila yang berupa generasi muda yang berkarakter Pancasila dapat tercipta.

Di era digital, konsumen bertransformasi dalam entitas-entitas baru seperti influencer, youtubers atau content bloger yang membawa perubahan dalam bentuk penyampaian pendapat dan keluhan konsumen berupa konten yang dapat dimonetisasi. Fenomena ini tidak sepenuhnya mampu diakomodir oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dikarenakan konsumen yang dimaksud UUPK merupakan konsumen akhir yang aktivitas konsumsinya tidak untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, review seorang konsumen yang juga merupakan influencer, youtubers, dan content blogger memungkinkan untuk tidak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini semakin problematik dengan hadirnya beberapa preseden buruk berupa gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen sekaligus influencer yang menyampaikan ulasan di platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab distorsi kedudukan konsumen atas hak untuk didengar di era digital, baik kedudukannya sebagai konsumen akhir dan konten yang dibuatnya sebagai influencer. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder. Asas lex consumen derogate legi consumte dapat digunakan untuk melihat kedudukan hukum lebih khusus dalam memberikan perlindungan atas ulasan konsumen. Konsumen yang mengulas atau memberikan review di media sosial tetap dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UUPK sepanjang ulasan didasarkan oleh pengalaman transaksinya dalam kegiatan konsumsi dan bukan semata-mata demi kepentingan konten yang bersifat komersial.

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sumber data dari literatur hukum dan kajian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang peran BNPT dan pihak-pihak yang berwenang dalam pemberantasan terorisme serta peran masyarakat, organisasi masyarakat yang ada di Indonesia dalam upaya menangani terorisme. Yaitu mencermati perkembangan kekinian, BNPT terus menggalang berbagai elemen bangsa untuk bersama melawan radikalisme, menggalakkan kontra radikalisasi, terus bersinergi dengan lembaga pemerintah lainnya serta berbagai media untuk menyatukan dan menyamakan persepsi dalam menghadapi ancaman tersebut. Adapun Peran dari media dalam pemberantasan terorisme tidak cukup efektif untuk menyeimbangkan dan memurnikan media massa dari paham radikalisme, sinergitas peran dengan berbagai pihak juga sangat diperlukan. Olehnya diperlukan peran masyarakat, organisasi masyarakat, khususnya Kepala Daerah, tokoh politik, dan para ulama yang ada di setiap daerah secara aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberantasan terorisme di Indonesia.